Diduga dipolitisasi, Koalisi Ojol Nasional tidak ikut aksi pada 20 Mei

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi pada Selasa (20/5) karena aksi tersebut diduga menjadi alat politisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojek online (ojol) untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan," kata Ketua Presidium KON, Andi Kristianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Andi menyebutkan komunitasnya yang berjumlah ratusan tersebut tidak ingin suara para pengemudi ojol disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol.

"Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” katanya.

Dia berpendapat ratusan ribu ojol yang akan melakukan unjuk rasa pada Selasa (20/5) merupakan kebohongan, karena menurutnya para pengemudi ojol lebih memilih kasih makan anak istrinya dari pada ikutan aksi demo.

“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” kata Andi.

Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh.

Namun, ia juga menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi pengemudi agar tidak terus menerus berada dalam ketidakpastian.

“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelas Andi.

KON juga menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja, padahal tidak mewakili realitas "driver" di lapangan.

“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” katanya.