KPK dan PKB gelar pertemuan dan diskusikan tata kelola parpol

Jakarta (ANTARA) - Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.

“PKB terbuka bagi siapa pun karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," ujar Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain membahas tata kelola partai, Wakil Ketua DPR itu menyampaikan bahwa KPK bersama partainya membahas tingginya biaya politik di Indonesia yang berbanding terbalik dengan dana bantuan politik dari pemerintah yang relatif kecil.

"Regulasi penggunaan dana bantuan politik saat ini tidak fleksibel untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi, yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tidak fleksibelnya dana bantuan politik, yakni seperti tidak boleh dipakai untuk membantu pesantren.

Menurut dia, hal tersebut dikarenakan penggunaan dana bantuan politik telah diatur oleh peraturan terkait, seperti peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) tentang pengeluaran dana tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa dana bantuan politik saat ini urgen dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel.

Ia memandang bahwa hal tersebut dapat menekan biaya pemilu yang tinggi, dan memperkuat kemandirian parpol.

“Kita tahu KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana bantuan politik naik sampai Rp12.000," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (16/5), mengatakan saat ini KPK tengah mengkaji adanya potensi tindak pidana korupsi pada pembiayaan politik.

Budi menjelaskan bahwa saat ini kajian tersebut masih tahap berdiskusi dengan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan, hambatan, maupun tantangan yang dihadapi terkait pembiayaan politik.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.