Pengembangan TOD perlu kolaborasi pemerintah hingga swasta

Pemerintah harus turun tangan. Mereka yang punya kewenangan dan kapasitas untuk menghubungkan kawasan TOD dengan lingkungan sekitarnya...,

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menyebut pengembangan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di perkotaan memerlukan penanganan yang terintegrasi serta kolaborasi erat antar stakeholder, mengingat implementasinya berkaitan dengan pembangunan di lahan strategis dan infrastruktur yang terintegrasi.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan bahwa Perumnas terus mendorong model kemitraan yang adaptif, agar TOD tidak hanya menjadi proyek hunian, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang berdaya saing dan inklusif.

"Konsep inilah yang kami wujudkan dalam pembangunan proyek-proyek TOD Perumnas, menciptakan efisiensi mobilitas, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, sekaligus mendorong multiplier effect bagi lingkungan sekitar," ujar Tambok dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Perumnas sendiri merupakan pelopor dalam konsep hunian berbasis TOD, di mana terintegrasi langsung di titik 0 km dengan simpul transportasi seperti stasiun KRL Jabodetabek.

Tambok juga menilai TOD dapat menjadi solusi konkret dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, dengan peningkatan intensitas kawasan sekitar transportasi publik, pemerintah bisa mengarahkan pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah.

Baca juga: Kementerian PKP - Perumnas genjot Program 3 Juta Rumah
Baca juga: Pemkot Jaktim pastikan takjil di kawasan Pasar Perumnas Klender aman

Sementara itu, praktisi tata kota sekaligus pendiri Urban+ Sibarani Sofian mengatakan, penerapan konsep TOD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kesiapan infrastruktur pendukung yang masih minim serta pola perencanaan kota yang belum berpijak pada prinsip TOD sejak awal.

Di sisi lain, Sibarani menyebut bahwa masih banyak investor yang belum melihat potensi ekonomi dari kawasan TOD. Menurutnya, dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, kawasan ini bisa menjadi magnet baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

"Investor belum banyak yang melihat prospek TOD. Pemerintah harus mendorong, salah satunya dengan memberikan insentif, entah itu dalam bentuk pajak, subsidi, atau penyediaan lahan," imbuhnya.

Ia juga merekomendasikan agar pemerintah menata fasilitas pendukung seperti akses jalan, jembatan, dan memastikan kebersihan kawasan. Menurutnya, TOD bukan hanya soal pembangunan fisik hunian dan transportasi, tetapi mencakup pula pengembangan kawasan sekitarnya.