DPR minta Kemensos bentuk komite independen pengawas Sekolah Rakyat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membentuk komite independen guna mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Kami berharap ada komite pengawas independen, pak, yang dibentuk oleh masyarakat, agar Sekolah Rakyat ini betul-betul menjadi proyek yang baik, yang optimal, dan sesuai dengan cita-cita,” kata Sigit dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa.

Sigit mengatakan pembangunan pada bidang pendidikan menjadi satu dari lima bidang yang rentan terhadap tindak kejahatan korupsi, kolusi hingga nepotisme.

Sebagai contoh, ia menyebutkan tidak menutup kemungkinan adanya peluang nepotisme dalam proses pemilihan calon murid Sekolah Rakyat akibat dari relasi kedekatan dengan tokoh lingkungan setempat, seperti kepala desa, ketua RT, hingga ketua camat.

Pada contoh yang lebih parah, kata dia, rujukan pemilihan calon murid Sekolah Rakyat yang seharusnya menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) justru malah disalahgunakan oleh oknum.

“Pendidikan ini kan termasuk lima poin yang paling rawan terjadinya korupsi, saya bicara oknum-oknumnya karena ini proyek besar, pak. Jangan sampai nanti, tiba-tiba ada anaknya kepala desa, anaknya pak lurah yang sekolah karena ini soal gratis, backup sepenuhnya oleh pemerintah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menilai pembentukan komite pengawas independen yang berasal dari berbagai tokoh masyarakat sangat dibutuhkan guna membantu penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan transparan, objektif, minim penyimpangan dan tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, ia pun memberikan usulan terkait pemilihan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar dapat mempertimbangkan kedekatan jarak dengan tempat tinggal mayoritas calon murid.

Di samping itu, Sigit juga berharap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan jajaran nantinya dapat menyediakan bantuan transportasi untuk menjemput para calon murid yang tinggal jauh dari lokasi Sekolah Rakyat.

“Karena rata-rata anak-anak miskin kita ini biasanya ada di pinggiran sungai, di pesisir pantai, ada yang di atas gunung. Apakah nanti mereka itu ada bantuan transportasi untuk menjemput. Ini kan tentu harus dipikirkan,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.