Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, belum bisa beroperasi karena masih dalam persiapan komisioning kembali.
"Jadi RDF Rorotan itu kan memang kemarin ada masalah. Sekarang ini memang persiapan untuk komisioning kembali," kata Pram di Jakarta Pusat, Rabu.
Diketahui, sebelumnya masyarakat setempat sempat mengeluhkan bau yang mengganggu karena proses komisioning sampah di RDF Rorotan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pram pada 20 Maret lalu sempat meninjau RDF Rorotan untuk melihat langsung persoalan yang ada.
Ternyata, setelah melihat persoalan yang ada, bau tersebut muncul karena proses komisioning menggunakan sampah lama.
Baca juga: 14 orang sakit akibat bau sampah dari RDF Rorotan
Padahal harusnya secara teknis sampah yang digunakan itu sampah tiga hari paling lama. "Sampah 'fresh'," katanya.
Ini sampahnya sudah ada yang lebih dari sebulan dan sebagainya. "Inilah yang kemudian menimbulkan bakteri, bau, cerobong asap hitam dan sebagainya," katanya.
Untuk itu, Pramono pun sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan jajaran untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
Pramono menyebutkan, jika nanti komisioning sampah itu sudah berhasil dan tidak lagi menimbulkan bau dan tidak ada komplain masyarakat, barulah RDF Rototan dinilai bisa beroperasi.
"Sekarang saya sudah menginstruksikan nanti komisioning 'feeder' sampahnya harus maksimum dua hari. Dan kalau itu berhasil, maka Rorotan akan menjadi legasi bagi kita,” kata Pramono.
Baca juga: DKI: Warga dekat RDF bisa akses puskesmas bila alami keluhan kesehatan
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq telah menegur DLH DKI Jakarta yang merencanakan RDF Rorotan beroperasi pada September 2025.
Hanif justru mendesak agar RDF itu dioperasikan bulan depan, yakni pada Juni. Hanif menegaskan agar DLH Jakarta tidak lagi berkutat dengan alasan uji coba alat maupun teknologi yang digunakan.
“Jangan ada kata-kata kalau tidak berhasil. Harus berhasil. Lo bisa nggak kerjakan begini? Kalau nggak, ganti. Ganti lagi kontraktornya. Tidak peduli itu BUMN atau swasta yang kita kenal," kata Hanif.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
