Mensos ajak kepala daerah kawal DTSEN dan Sekolah Rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak para kepala daerah untuk turut mengawal program pemerintah pusat terkait upaya mengentaskan kemiskinan melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

”Bapak-ibu sekalian, saya ingin dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Mensos Saifullah saat menerima audiensi 5 kepala daerah di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Rabu.

Ia mengatakan, penggunaan DTSEN ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data dan memudahkan pensasaran program pembangunan pemerintah sehingga menjadi lebih tepat sasaran.

Selain itu, DTSEN juga memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memberikan profil sosial ekonomi penduduk Indonesia secara lebih lengkap.

Mensos pun meminta para kepala daerah yang hadir untuk menyiapkan target jumlah penerima manfaat yang bisa tergraduasi atau naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos).

Para penerima manfaat yang sudah digraduasi, lanjutnya, akan diarahkan pada program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha hingga pelatihan keterampilan.

“Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain,” kata Mensos.

Lebih lanjut, ia juga menambahkan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan juga bisa dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Mensos menjelaskan lewat sekolah berasrama gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem tersebut, pihaknya berharap dapat menghadirkan lulusan yang mampu menjadi agen perubahan kearah lebih baik.

Sebagai informasi, Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Ada sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.