KLH minta DKI percepat konversi angkutan massal berbasis listrik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat konversi alat transportasi massal yang menggunakan listrik dalam upaya menangani polusi udara di wilayah setempat.

Menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa sektor transportasi dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Ini juga sudah kami surati, termasuk Gubernur DKI untuk mempercepat langkah-langkah elektrifikasi, terutama alat transportasi massal dan kebijakan insentif dan disinsentif terkait dengan alat transportasi pribadi," tuturnya.

Transportasi besar, seperti truk dan bus menjadi salah satu jenis yang menjadi penyumbang terbesar polutan yang mencemari udara di wilayah Jabodetabek. Untuk itu, KLH mendesak segera dilakukan adopsi secara masif bahan bakar berstandar emisi ketat seperti Euro 4.

"Itu paling simpel, tidak usah berpikir aneh-aneh. Kalau BBM-nya belum kita konversi dari kondisi saat ini ke Euro 4, coba dibatasi alat transportasi yang bergerak di Jakarta, ini akan menurunkan itu," kata Hanif.

KLH juga tengah berupaya menekan sumber polusi udara yang berasal dari boiler dan tungku bakar yang menggunakan batu bara, kebanyakan digunakan di kawasan industri. Pihaknya kini melakukan pemetaan dan pengawasan 57 kawasan industri yang berada di Jabodetabek.

Langkah pengawasan dimulai dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jakarta Utara dalam upaya pencegahan menjelang musim kemarau, dimana polusi udara lebih rentan terjadi.

"Setiap hari Senin kami akan pindah satu kawasan industri ke kawasan industri lain, paling tidak menurunkan dulu intensitas kegiatan pembakaran bahan bakar batu bara yang disinyalir menjadi penyebab utama kualitas udara menurun drastis," kata Hanif Faisol Nurofiq.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.