Politik kemarin, Presiden Prabowo hadiri KTT ASEAN dan pembahasan PPHN

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik kemarin (26/5) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara KTT Ke-46 ASEAN sampai dengan rencana mengkaji dan membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Presiden usul Sekretariat ASEAN diperkuat agar cepat merespons krisis

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kelembagaan Sekretariat ASEAN dan peran Sekretaris Jenderal ASEAN diperkuat agar mereka dapat cepat merespons krisis yang muncul dari luar kawasan.

Presiden menegaskan saat ini solidaritas dan persatuan ASEAN diuji karena adanya rivalitas negara-negara kuat yang menyebabkan dinamika global dapat berubah dengan sangat cepat.

Selengkapnya baca di sini.

2. Badan Pengkajian MPR bentuk 2 tim perumus tuntaskan PPHN di Agustus

Badan Pengkajian MPR RI telah menyepakati untuk membentuk dua tim perumus untuk bisa menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), guna diambil keputusan oleh Pimpinan MPR RI pada Agustus mendatang.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan kedua tim tersebut mulai bekerja tanggal 24 Juni 2025. Menurut dia, Tim Perumus I bertugas untuk menyusun kajian pilihan bentuk hukum PPHN, dan Tim Perumus II bertugas menuntaskan perumusan rancangan substansi PPHN.

Selengkapnya baca di sini.

3. Seskab Teddy: Presiden Prabowo usulkan Papua Nugini jadi anggota ASEAN

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dan menyatakan dukungannya agar Papua Nugini (PNG) dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.

Usulan Presiden tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya usai mendampingi Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Malaysia, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

Ketua KPU RI Mochammad Aﬁfuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

Selengkapnya baca di sini.

5. Panglima TNI bahas ledakan Garut dengan Komisi I DPR

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan kepada Komisi I DPR RI bahwa proses peledakan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.

"Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP," kata Agus di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.