Wakil Ketua MPR: RUPTL 2025--2034 komitmen pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan dan menyebut hal tersebut sebagai bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto pada pembangunan berkelanjutan.

"Rencana membangun 69,5 gigawatt (GW) kapasitas listrik baru dimana 76 persen berasal dari sumber energi baru dan terbarukan merupakan bukti nyata Presiden Prabowo yang hendak membangun perekonomian Indonesia berdasarkan platform berkelanjutan," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Eddy juga mengatakan Indonesia sebagai negara yang paling aktif mengembangkan energi baru dan energi terbarukan (EBET) di kawasan Asia.

"Sepertinya belum ada negara di kawasan Asia yang mencanangkan akselerasi pengembangan EBET seagresif Indonesia," tuturnya.

Dia mengatakan membangun sumber-sumber EBET sebesar 28 GW sampai tahun 2029, disusul 41,6 GW dari tahun 2030 sampai 2034 bukan hal yang mudah dilakukan.

Menurutnya, target tersebut membutuhkan dukungan perencanaan, teknologi dan finansial, serta koordinasi yang sinergis antarseluruh pemangku kebijakan agar bisa tercapai.

"Hari ini kita sudah tidak bicara EBET sebagai pilihan, namun telah menjadi keniscayaan. Krisis iklim telah kita rasakan hari ini dan komitmen Indonesia mereduksi bauran energi fosil dan mengembangkan seluruh sumber-sumber energi terbarukannya, merupakan aksi riil Presiden Prabowo untuk berperan aktif dalam mencegah krisis iklim yang lebih besar," kata Eddy.

Eddy menjelaskan ada beberapa keuntungan besar yang diperoleh Indonesia ketika melakukan transisi energi, selain mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, yakni mengurangi ketergantungan pada impor energi, seperti LPG, bahan bakar minyak, solar, dan minyak tanah, serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

Kemudian mendapatkan manfaat transfer teknologi dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sektor industri dan manufaktur domestik di sektor EBET, seperti panel surya, baterai, dan kabel.

"Pokoknya 'pesta EBET' harus dirasakan manfaatnya untuk tenaga kerja dan industri dalam negeri kita," ujarnya.

Baca juga: Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

Eddy juga mengusulkan agar PLN gencar "memasarkan" proyek-proyek EBET ini kepada kalangan investor, pelaku energi dan lembaga keuangan agar investasi di sektor EBET bisa melibatkan pelaku usaha swasta, baik dari dalam dan luar negeri.

"Karena nilai investasinya mencapai hampir Rp3.000 triliun, PLN perlu menjangkau seluruh pelaku usaha bidang energi, termasuk lembaga-lembaga keuangan, agar porsi swasta lebih dominan dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini penting mengingat PLN juga harus berfokus pada pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan listrik desa, sebagai bagian dari tugas layanan publik PLN, yang nilainya di atas Rp 500 triliun," kata Eddy.

ia juga akan mendorong agar Undang-Undang EBET bisa segera disahkan parlemen sehingga payung hukum yang mengatur sektor energi terbarukan tidak saja kuat, namun juga adaptif.

"Saya berharap pada masa persidangan yang akan datang, agenda pembahasan Undang-Undang EBET sudah bisa kita tuntaskan dan sahkan di rapat paripurna DPR RI. Saya juga sangat optimis bahwa ke depannya, Indonesia bisa menjadi global leader, baik dalam aksi pengelolaan krisis iklim maupun di sektor pengembangan energi terbarukan," tuturnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.