Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi ujung tombak untuk membawa program strategis pemerintah hingga ke desa-desa terluar di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, pemerintah memiliki misi menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat ekonomi baru melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi ujung tombak untuk membawa program strategis pemerintah hingga ke desa-desa terluar di Indonesia," kata Wamentan dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan dengan Kopdes Merah Putih, desa terpencil pun bisa menjadi pusat ekonomi baru dan warganya akan semakin sejahtera.

Wamentan menyampaikan, sejauh ini tidak terdapat kendala dari pihak mana pun, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, hingga para kepala desa dalam menjalankan program tersebut.

Ia menegaskan bahwa proses tinggal menunggu momentum yang tepat agar pelaksanaan percepatan musyawarah desa dan kelurahan khusus dapat berjalan optimal di seluruh wilayah.

"Sejauh ini, tidak ada kendala dari pihak mana pun. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, provinsi, kabupaten/Kota, hingga para Kepala Desa," ucap Wamentan dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dengan visi besar pemerataan ekonomi hingga pelosok, Sudaryono menyebut Kopdes Merah Putih sebagai milik rakyat desa. Bukan sekadar koperasi, tapi mesin penggerak ekonomi lokal.

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini menyebut bahwa petani, penyuluh, hingga perangkat desa terlibat langsung. Target bisnisnya jelas mulai dari agen pupuk, sewa traktor, logistik, hingga penguatan komoditas lokal.

Menurut Mas Dar, Presiden Prabowo Subianto ingin negara hadir sampai ke ujung negeri bahkan ke daerah yang belum terjangkau sinyal sekalipun.

“Banyak daerah yang terpencil, terluar dan tertinggal. Banyak daerah tertinggal itu memang jauh-jauh. Harapan Presiden Prabowo, Kooperasi Desa Merah Putih bisa menjadi salah satu jawaban dari harapan masyarakat daerah setempat,” tutur Wamentan.

Tak hanya itu, Wamentan juga membawa kabar gembira untuk ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional melonjak 51 persen di kuartal pertama 2025, dan jagung naik hampir 40 persen. Bahkan gudang Bulog sudah nyaris penuh.

“Kita cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dalam 2–3 hari lagi, kita tembus 4 juta ton beras di gudang Bulog. Lebih dari 2,5 juta ton diserap langsung dari petani,” ungkap Mas Dar.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengungkapkan 49,6 persen desa/kelurahan di Kalbar sudah melaksanakan Musdes pembentukan Kopdes Merah Putih. Beberapa kabupaten bahkan menunjukkan percepatan luar biasa seperti Melawi (82,25 persen) dan Kubu Raya (80,5 persen).

“Karakteristik wilayah di Kalimantan Barat menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang mana banyak desa di Kalbar hanya dapat ditempuh menggunakan jalur sungai berbatuan dan akses jaringan internet belum seluruhnya terpenuhi,” kata Ria.

Ria menegaskan, Pemerintah Daerah Kalbar terus mendorong program-program untuk menyejahterakan masyarakat.

Melalui Kopdes Merah Putih, Ria berharap berharap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat bisa segera diatasi, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya yang berada di desa.

“Kami akan dorong terus percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi di Kalimantan Barat,” kata Ria.

Baca juga: Wamentan: Impor singkong-tapioka akan diatur demi jaga semangat petani

Baca juga: Wamentan: Cadangan beras diprediksi 4 juta ton, tertinggi sejak orba

Baca juga: Wamentan: Bulog jadi solusi harga gabah di daerah sulit terjangkau

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.