Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar soal rencana itu.

"Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu," kata Muzani saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

Isu reshuffle menteri berembus setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kali kesempatan, mewanti-wanti para pejabat Negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.

Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

"Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," tegas Presiden.

Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.

"Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," katanya.

Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat.

"Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik," kata Muzani.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.