BGN: SPPI dilatih soal integritas, kelola dana MBG hingga Rp10 miliar

Perlu dididik cinta Tanah Air-nya, moral dan mental

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menyatakan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) telah dilatih soal integritas untuk mengelola dana Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp10 miliar di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Mereka yang masih muda-muda udah diberi tanggung jawab terhadap uang yang bisa sampai Rp10 miliar, jadi perlu dididik integritasnya," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan di Jakarta, Selasa.

SPPI yang ditugaskan di masing-masing SPPG tersebut bertugas sebagai kepala satuan pelayanan atau manajer untuk memimpin dapur-dapur MBG agar dana untuk program benar-benar dikelola sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Tigor, para pemimpin yang merupakan SPPI tersebut dipastikan benar-benar mengimplementasikan program, dan menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan untuk Program MBG.

"Artinya benar-benar dilihat sekolahnya ada, muridnya ada, dan menunya benar dilaksanakan, uangnya benar dipakai untuk kebutuhan ini. Saat ini juga sudah direkrut yang 30 ribu lagi SPPI, jadi dalam proses pelatihan mereka sekarang," ujar dia.

Ia juga menjelaskan, selama ini SPPI dididik di universitas di bawah Kementerian Pertahanan agar terlatih rasa cinta Tanah Air, mental, moral, serta keberaniannya.

"Perlu dididik cinta Tanah Air-nya, moral dan mental dulu kan, baru dididik keberaniannya untuk memimpin. Di satu SPPG itu bisa sampai 50-an orang, mereka juga pastinya dididik untuk memahami gizi, dan itu pendidikannya cukup lama," ucapnya.

Selama ini, penentuan penempatan SPPI tersebut ditentukan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) di BGN, dan disesuaikan dengan provinsi asal masing-masing.

"Yang sekarang berjalan, SPPI di 1.588 SPPG itu, didominasi oleh BGN yang mengatur. Ada dapur-dapur di setiap provinsi, maka Kepala Biro SDM itu mengatur SPPI yang mana ditugaskan di mana, karena dia harus sesuai dengan provinsinya, jangan sampai terlalu banyak melakukan pemindahan orang dari satu provinsi ke provinsi lain," tuturnya.

Ia juga menegaskan, penempatan 30 ribu SPPI tersebut nantinya juga akan dikoordinasikan antarkementerian atau lembaga.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.