Statistik ini akan dimanfaatkan oleh BP Batam maupun Pemkot Batam untuk menghasilkan intervensi kebijakan yang lebih tepat
Batam (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), dalam rangka menghasilkan data statistik perekonomian yang akurat dan berkualitas.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti hadir dalam penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Aula Baliarungsari Kantor BP Batam, Kamis.
“Statistik ini akan dimanfaatkan oleh BP Batam maupun Pemkot Batam untuk menghasilkan intervensi kebijakan yang lebih tepat. Kita ingin setiap keputusan berbasis data, agar tepat sasaran,” ujar Amalia di Batam, Kamis.
Ia menyebutkan perekonomian Batam memiliki peran besar dalam menopang pertumbuhan Kepri, di mana sekitar 66 persen kontribusi ekonomi provinsi berasal dari Batam.
“Batam adalah backbone. Karena itu data seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, industri, hingga aspek sosial harus terverifikasi dengan benar. MoU ini langkah awal untuk memperluas cakupan data yang strategis,” tambahnya.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membangun ekosistem kebijakan yang tepat.
“Substansi dari MoU ini adalah bagaimana kita mendapatkan data valid, sehingga kebijakan yang kita ambil ke depan tidak salah sasaran,” katanya.
Menurut Amsakar, pihaknya membutuhkan data terkait perekonomian Kota Batam setiap triwulan agar memiliki data terbaru yang akurat.
“Kalau biasanya publikasi hanya tahunan, kami berharap dengan MoU ini bisa per-triwulan. Data seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, sosial ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, ini yang kami butuhkan agar intervensi kebijakan sesuai,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa jika dalam pelaksanaan kerja statistik terjadi kendala di lapangan, BP Batam siap membuka jalur komunikasi teknis yang intensif.
“Presiden sendiri sudah menekankan pentingnya integrasi data sosial ekonomi. Dan kami di daerah ingin menjawab itu melalui kerja sama konkret ini,” tutup Amsakar.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan kebijakan pembangunan Batam akan lebih presisi, adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca juga: BP Batam: Kapal rute Batam-Johor perkuat kerja sama Indonesia Malaysia
Baca juga: BP Batam bertemu Prabowo bahas masalah investasi
Baca juga: Presiden beri kewenangan BP Batam mengajukan pelepasan kawasan hutan
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.