Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan kepada pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Pajak dengan mengatakan agar upaya-upaya pemerintah menggali penerimaan pajak negara jangan sampai mengganggu izin usaha.

"Jangan sampai upaya kita menggali penerimaan pajak mengganggu izin usaha. Itu adalah pesan langsung dari pak Presiden," katanya dalam sambutan pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan kementerian itu, di Jakarta, Kamis.

Selain upaya memperoleh pajak secara maksimal, lanjutnya, pejabat khususnya di Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan pemahaman pada pelaku usaha terkait kewajiban membayar pajak secara benar.

"Pada saat yang satu adalah tegas terhadap wajib pajak terutama wajib pajak yang tidak patuh, tapi pada sisi lain kita juga memberikan bimbingan konsultasi kepada dunia usaha sehingga mereka bisa membayar pajak dengan benar tanpa harus khawatir usaha mereka terganggu hanya karena masalah perpajakan," tuturnya.

Ia mengatakan pesan itu diberikan perhatian khusus oleh pejabat di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan direktur terkait.

"Jadi tolong ini benar-benar dijadikan pemikiran terutama untuk para kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan juga para direktur," tuturnya.

Tentunya segala macam daya upaya harus dilakukan untuk mengoptimalkan peneriman pajak, ujarnya.

Ia juga mengatakan pejabat yabg dilantik dapat mencapai target penerimaan pajak negara 2015 dengan kinerja maksimal.

"Ini adalah tantangan yang berat. Kita semua tahu target penerimaan pajak yang begitu berat pada 2015 di tengah indikasi kelesuan perekonomian terutama di triwulan I tetapi saya yakin di bawah pimpinan Pak Sigit Priadi (Direktur Jenderal Pajak), bapak dan ibu bisa mendukung Pak Sigit agar target yang sudah ditentukan 2015 ini bisa tercapai dengan ekstra ordinary effort (kinerja maksimal) nanti yang mulai dilakukan di hari ini bulan April awal sampai dengan akhir tahun," katanya.

Selain itu, ia juga berpesan untuk membina tata kelola yang baik di lingkungan kerja tempat bekerja.

"Tentu jaga baik-baik tata kelola di kantor masing-masing terutama yang paling penting adalah benar-benar bisa menggali potensi pajak yang sebenarnya selama ini memang sangat rendah," ujarnya.

Ia juga mengatakan untuk oara pejabat di Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki sistem Pajak Pertambahan nilai (PPN) agar mendorong pencapaian pajak negara secara optimal.

"Tolong dilihat juga perbaikan pada sistem PPN, kita tidak mau lagi bukannya menerima pajak malah membayar orang dengan restitusi yang berlebihan. Jadi, mohon sistem restitusi dari PPN ini benar benar dijaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik sebanyak 37 pejabat Eselon II di lingkungan kementerian itu pada hari ini yang sebagian besar didominasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 26 pejabat.

Pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Pajak, yakni Edi Slamet Irianto sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Suryo Utomo sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Dadang Suwarna sebagai Direktur Keberatan dan Banding.

Estu Budiarto sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Mekar Satria Utama sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

S Mutamam sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Imam Arifin sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Iwan Djuniardi sebagai Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Hantriono Joko Susilo sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis, Peni Hirjanto sebagai Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Muhammad Haniv sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Jatnika sebagai Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Rida Handanu sebagai Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

Mohammad Isnaeni sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Pontas Pane sebagai Kepala

Kanwil DJP Jakarta Utara, Catur Rini Widosari sebagai Kepala Kanwil DJP Banten, Dasto Ledyanto sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Nader Sitorus sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arif Yanuar sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Harry Gumelar sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur.

Wahju Karya Tumakaka sebagai Kepala Kanwil DJP Bali, Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Hartoyo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Esktensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Herry Sumardjito sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, Cucu Supriatna sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015