Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menekankan skema tanpa biaya atau zero cost untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia.

"Semua TKI yang ke Malaysia harus berangkat dengan zero cost," ujar Gubernur NTB Muhamad Iqbal di Mataram, Selasa.

Menurutnya, penerapan sistem zero cost dalam penempatan TKI merupakan amanat undang-undang dan akan segera dijadikan proyek percontohan untuk pengiriman TKI ke Malaysia.

Kendati demikian gubernur mengungkapkan dua persoalan utama dalam penerapan sistem ini. Pertama, masih banyak perusahaan yang belum mengembalikan dana penempatan kepada PMI, meskipun Pemerintah Malaysia sudah menerapkan sistem zero cost.

Baca juga: Pemkab Jembrana fasilitasi biaya keberangkatan pekerja migran

"Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda, khusus untuk Malaysia kalau masih seperti itu kita pidanakan," tegas Iqbal.

Masalah kedua adalah keterbatasan dana calon TKI saat awal keberangkatan, yang kemudian memunculkan fenomena Bank Subuh atau rentenir dengan bunga harian yang mencekik.

"Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi PMI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat," kata Iqbal.

Untuk mengatasi hal ini Iqbal mendorong peran Bank NTB Syariah dan BPR NTB sebagai BUMD dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan dari PJTKI, sehingga pembayaran dapat dilakukan dalam ekosistem yang aman dan transparan.

Baca juga: NTB bantah pelayanan berbelit dan sulit penyebab PMI ilegal

Ia juga menyarankan agar remitansi TKI bisa disalurkan melalui rekening Bank NTB untuk mencegah risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang.

"Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang tunai pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan," katanya.

Selain itu Gubernur Iqbal menyampaikan harapan agar PMI asal NTB bisa didorong untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian, seperti Korea dan Jepang.

"Namun harus diakui sebagian besar masyarakat saat ini hanya memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor semi keahlian karena keterbatasan ekonomi, sosial, dan pengalaman," katanya.

Baca juga: Menelusuri sindikat pengiriman PMI ilegal

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.