RI-PBB luncurkan Peta Jalan Akselerator Global Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah RI bekerja sama dengan PBB meluncurkan program Peta Jalan Akselerator Global Indonesia bersama untuk mendukung upaya Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan perlindungan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

Akselerator Global, yang diprakarsai Sekretaris Jenderal PBB pada 2021 mendorong pemulihan yang kaya lapangan kerja pascapandemi COVID-19 serta mendukung negara-negara dalam membangun ekonomi yang lebih hijau dan lebih inklusif.

"Peta Jalan Akselerator Global Indonesia dan program-program gabungannya mendukung tiga prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan sejalan dengan program-program quick win Presiden," kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Adapun fokusnya meliputi pertama, Prioritas Nasional 2 tentang ekonomi digital, hijau, dan biru. Kedua, Prioritas Nasional 4 tentang pendidikan, pekerjaan vokasi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya ketiga merupakan Prioritas Nasional 6 tentang perlindungan sosial adaptif, integrasi data, layanan sosial dan perawatan, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi afirmatif.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki mengatakan Bappenas berkomitmen penuh untuk memastikan program Akselerator Global dapat memberikan dampak, khususnya dalam meningkatkan kebijakan afirmatif mengenai perlindungan sosial, pengembangan keterampilan serta inklusi.

Disebutkan bahwa program-program tersebut – dengan total nilai 3,15 juta dolar AS (sekitar Rp51,2 miliar) – mendukung pelaksanaan Peta Jalan Indonesia terkait Akselerator Global Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Berkeadilan.

Indonesia yang merupakan salah satu dari enam negara pelopor program tersebut di Asia dan Pasifik sedang melaksanakan dua program di bawah inisiatif tersebut, yakni: pertama, Sistem perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan yang modern dan adaptif untuk transformasi Indonesia dan kedua, menutup kesenjangan inklusi disabilitas dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di seluruh siklus kehidupan di Indonesia.

Program tersebut didukung Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Bank Dunia.

Pejabat senior bersama perwakilan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Ketenagakerjaan menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang terpadu dan inklusif serta pengembangan keterampilan seumur hidup pada diskusi panel di Bappenas, Selasa.

Mereka menekankan pentingnya pengembangan lapangan kerja yang inklusif dan perlindungan sosial terutama dalam menghadapi perubahan teknologi, ekologi, dan demografi, termasuk perubahan iklim dan transisi energi.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal mengatakan dengan membangun sistem perlindungan sosial yang modern dan adaptif, serta terhubungkan dengan pengembangan keterampilan yang berbasis industri, inisiatif ini akan memperbaiki kesempatan kerja dan memperluas perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang paling rentan termasuk penyandang disabilitas.

"Inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun sistem yang inklusif dan siap bagi masa depan," katanya.

Disebutkan bahwa program bersama ini akan mengumpulkan rekomendasi untuk reformasi skema perlindungan sosial, mengidentifikasi bagaimana perlindungan sosial dapat diperluas kepada mereka yang belum tercakup oleh skema yang ada seperti penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

Program ini juga akan mengidentifikasi keterampilan hijau dan digital baru yang dibutuhkan, memperluas kesempatan ekonomi yang setara kepada yang paling rentan, dan meningkatkan sistem pengembangan keterampilan untuk pembelajaran seumur hidup yang berkelanjutan di negara ini.

Program tersebut didanai melalui Dana SDG Bersama dengan kontribusi dari Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Republik Korea, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Uni Eropa.

Baca juga: OJK: Generasi muda jadi katalis transformasi digital sektor keuangan
Baca juga: Mendorong akses keuangan setara untuk semua

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.