Wamensos ingatkan sinergi satgas jelang launching Sekolah Rakyat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari semua satuan tugas (satgas) terkait untuk mendukung keberhasilan Sekolah Rakyat yang direncanakan launching pada Juli 2025.

Ia menyampaikan penegasan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring di Jakarta pada Selasa dan dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata Wamensos Agus.

Ia menjelaskan kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar/guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi.

Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, ia menyebutkan sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat akan dibuka pada tahap I di Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap Ia dan 37 titik lokasi pada tahap Ib.

Adapun total rombongan belajar (rombel) untuk tahap I sebanyak 396 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri atas tingkat SD, SMP, dan SMA.

Wamensos Agus memastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan Sentra meskipun sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos.

“Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di Sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujarnya.

Wamensos juga menjelaskan Sekolah Rakyat yang akan dibuka di Bulan Juli ini bersifat sementara, sementara Sekolah Rakyat yang permanen adalah yang lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Untuk itu kami meminta pemprov, pemkab, pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” katanya.

Sementara itu untuk proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat, ia menjelaskan tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.

Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.