Tokoh HMI: Menteri Bahlil ke Raja Ampat bukti kehadiran pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Tokoh muda Islam yang juga Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2013–2015 Arief Rosyid Hasan menilai kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menindaklanjuti pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi bukti kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendengar suara rakyat.

“Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan, bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi disana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Arief mengatakan pencabutan IUP tersebut merupakan keputusan yang tepat, karena laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut empat perusahaan tambang tersebut telah melakukan pelanggaran lingkungan.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi,” ujarnya.

Tak hanya Presiden Prabowo, Arief juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam polemik di Raja Ampat.

Dia menilai Bahlil sosok pejabat yang bisa dengan cepat mengakselerasi perintah Prabowo untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral.

“Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Astacita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya,” tegasnya.

Terkait izin PT Gag Nikel yang tetap beroperasi di Raja Ampat, Arief menilai akan memberikan daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar.

Dia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh banyaknya berita hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.

“Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau GAG itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat disana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” ucap Arief.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

"Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," kata Mensesneg.

Dalam jumpa pers itu, menteri-menteri yang turut hadir, antara lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.