Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan bantuan sosial (bansos) penebalan sembako sebagai bagian dari paket stimulus dari Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi pada Juni-Juli 2025.
“Kami luncurkan juga pada Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos Salemba Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan nominal Rp200 ribu tersebut akan diberikan selama dua bulan berturut-turut, yakni bulan Juni dan bulan Juli sehingga jumlah bansos yang diberikan menjadi Rp400 ribu per orang.
Bansos penebalan sembako, lanjut dia, disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca juga: Wamensos: Bansos bebaskan rakyat dari kemiskinan lewat kewirausahaan
Bansos ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, untuk penyaluran bansos triwulan II, kata dia, secara keseluruhan sedang berproses.
Mensos menjelaskan saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju ke penyaluran 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH.
Adapun sebanyak 4,5 persen atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif.
Baca juga: Presiden beri tambahan bansos jaga perekonomian nasional
Dari 805 ribu KPM tersebut, sebanyak 654 ribu di antaranya adalah penerima PKH.
Pada kesempatan itu, Mensos pun kembali menegaskan pihaknya juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.
Proses pemutakhiran akan terus dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.
Baca juga: Mensos: Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat
“Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat bansos ini tepat sasaran. Jadi, kita ada jalur formal, tetapi kita juga ada jalur cek bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek bansos,” ujarnya.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
