PHRI DIY kebut promosi paket wisata sambut libur sekolah

Larangan 'study tour' juga sangat berpengaruh dari beberapa daerah

Yogyakarta (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggencarkan promosi beragam paket wisata untuk menarik minat wisatawan ke wilayah ini pada masa libur sekolah tahun ajaran 2025/2026.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Rabu, mengatakan promosi antara lain telah dilakukan melalui "table top" di Malang, Jawa Timur.

"Alhamdulillah ada beberapa yang deal transaksi reservasi," ujar Deddy.

Meski begitu, Deddy mengakui hingga pertengahan Juni ini reservasi hotel untuk masa libur sekolah masih stagnan di angka 25 hingga 30 persen.

Dia menilai tren tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat untuk bepergian pada momen libur sekolah belum signifikan.

Menurut dia, selain daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan larangan "study tour" yang diberlakukan di sejumlah daerah juga turut mempengaruhi rendahnya permintaan reservasi, terutama dari segmen pelajar dan rombongan sekolah.

"Larangan 'study tour' juga sangat berpengaruh dari beberapa daerah," ujar Deddy.

Kondisi tersebut tercermin pula pada tingkat hunian hotel selama libur panjang Idul Adha 1446 H yang berlangsung pada 5 hingga 9 Juni lalu dengan okupansi hanya berada di kisaran 20 hingga 40 persen.

"Menurun jika dibanding Idul Adha tahun lalu bisa mencapai 50 persen, padahal tahun ini lebih panjang liburnya," ucap Deddy.

Dia menilai salah satu faktor yang turut mempengaruhi rendahnya tingkat hunian adalah karena sebagian masyarakat telah memanfaatkan libur panjang Waisak pada Mei lalu untuk bepergian, sehingga tidak melakukan perjalanan lagi saat Idul Adha.

"Kita banyak long weekend semester pertama 2025 ini belum mampu memberikan dampak positif bagi okupansi hotel, resto. Karena daya beli masyarakat menurun," ujar dia.

Sebelumnya, untuk membantu memulihkan tingkat hunian hotel, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY juga mendukung kegiatan pemerintahan, termasuk rapat dan forum resmi dapat dilaksanakan di hotel maupun restoran, selama tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

"Prinsipnya kan efisiensi dan efektivitas, itu harus jalan. Mau di hotel, mau di kantor, asal lebih efektif, lebih efisien, silakan," kata Plh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Tri Saktiyana di Yogyakarta, Kamis (5/6).

Menurut Tri, penggunaan hotel tidak selalu lebih mahal dibanding menggelar acara di kantor. Dalam sejumlah kondisi, kegiatan di kantor justru dapat menimbulkan biaya tambahan karena harus menyewa tenda, pendingin ruangan, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Dukungan itu selaras dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang belum lama ini membolehkan instansi pemerintah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.