KKP buka peluang investasi untuk tambak garam di NTT

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kesempatan bagi investor untuk ikut serta dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan KKP akan mengembangkan K-SIGN seluas 10 ribu hingga 13 ribu hektar. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, maka pemerintah mengajak investor untuk ambil bagian.

"Pemerintah itu kan (memiliki) keterbatasan anggaran, nanti kami akan mengundang para investor," ujar Frista ditemui di kantor KKP, Jakarta, Rabu.

Dalam pengembangan kawasan sentra industri garam, kata Frista, akan terdapat 10 zona. KKP secara penuh akan menggarap zona 1, sedangkan sisanya diserahkan kepada investor yang berminat.

Frista mengatakan pengelolaan zona 1 diserahkan kepada PT Garam, bagian dari Holding BUMN Pangan ID FOOD. PT Garam akan mengelola produksi dari hulu ke hilir.

Selain itu, KKP juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melibatkan kurang lebih 26.000 anggota masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.

Frista berharap K-SIGN dapat menjadi kawasan industri terpadu, mulai dari produksinya hingga pemasaran.

"Harapannya kawasan tersebut itu benar-benar menjadi suatu kawasan industri yang terpadu, mulai dari hulu sampai hilirnya, mulai dari produksi garamnya sampai dengan nanti bagaimana garam ini diolah, kemudian bagaimana garam ini didistribusikan ke market-market seluruh Indonesia," imbuh Frista.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam Abraham Mose mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk membangun pabrik di kawasan industri garam.

Namun demikian, Abraham menyebut belum bisa memberikan detailnya lantaran masih harus berhitung terkait bisnis.

"Pihak luar negeri karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang berminat untuk ikut (investasi) dan kita terbuka," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.