Anggota DPR: Perketat seleksi kesehatan calon jamaah haji

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta pemerintah memperketat seleksi kesehatan bagi calon jamaah haji di musim haji mendatang untuk mengantisipasi kasus meninggalnya jamaah di Tanah Suci.

"Jangan hanya karena ingin meninggal di Makkah, lalu orang sakit berat dipaksakan berangkat. Edukasi ini harus diperkuat. Meninggal di Makkah bukan berarti pasti syahid,” kata Maman saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk "Optimalisasi Penyelenggaraan Haji Lewat Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: BP Haji: Istithaah kesehatan harus bebas dari intervensi

Menurut Maman, saat ini masih banyak calon haji yang dipaksakan berangkat meskipun secara medis termasuk dalam kategori tidak layak berangkat.

Pada musim Haji 2025, jumlah kasus meninggalnya jamaah menjadi sorotan sejumlah pihak. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang juga merupakan anggota Tim Amirul Hajj, mengatakan angka kematian jamaah haji satu minggu sebelum puncak haji mencapai 108 orang. Hal itu, menjadi perhatian serius bagi Tim Amirul Hajj.

“Ini satu minggu sebelum puncak haji, data yang meninggal dunia lebih tinggi dari tahun lalu pada hari yang sama. Saat ini ada 108 orang calon haji yang meninggal dunia,” kata Taruna.

Ia menyerukan agar seluruh potensi yang dimiliki Indonesia dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan menekan angka kematian tersebut.

Selain kasus kematian jamaah, hal lain yang disoroti oleh Maman dalam forum diskusi itu adalah persoalan mengenai sistem transportasi dan akomodasi yang dinilai masih menyisakan persoalan.

Menurut Maman, muncul praktik sopir tidak profesional dan tumpang-tindih penempatan jamaah di hotel. Hal itu, muncul karena lemahnya koordinasi antar-syarikah atau penyedia layanan bagi jamaah dan penyelenggara haji nasional.

Sejalan dengan itu, Maman mendesak agar Badan Pengelola Haji yang akan datang dilengkapi unit kehumasan yang kuat agar publik bisa memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai beragam hal terkait pelaksanaan haji.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.