Aplikasi Pesan KPS untuk pengelolaan hutan berkelanjutan di Kalsel

Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) merancang aplikasi digital Pesan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Aplikasi Pesan KPS memudahkan kelompok perhutanan sosial dalam melakukan penilaian mandiri atas pengelolaan hutan yang mereka lakukan,” kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Kalsel I Gede Arya Subhakti dalam rapat pembahasan Rencana Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial di Banjarbaru, Rabu.

Selain itu, aplikasi digital tersebut juga dapat memfasilitasi pelaporan mandiri oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di berbagai wilayah.

“Langkah ini sejalan dengan arahan Direktorat Jendral Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memastikan data dan informasi progres kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat terekam secara rutin dan komprehensif,” ujar Arya.

Melalui aplikasi itu, Dishut Kalsel bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai capaian, tantangan dan kebutuhan KPS di lapangan.

Menurut Arya, data ini krusial untuk perumusan kebijakan dan dukungan program yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Pada kesempatan rapat pembahasan perhutanan sosial itu, Dishut Kalsel memberikan panduan kepada para peserta dari berbagai lembaga terkait langkah-langkah mengenai alur penginputan data.

Arya mengatakan beberapa materi yang disampaikan meliputi cara registrasi akun, navigasi antar-menu, hingga detail pengisian kuesioner penilaian mandiri yang mencakup aspek-aspek, seperti peningkatan ekonomi masyarakat, konservasi lingkungan hingga penguatan kelembagaan KPS.

Selain itu, sesi praktik juga disediakan untuk memastikan setiap peserta memahami proses penginputan dengan baik.

“Dengan kemampuan penginputan data yang lebih baik, informasi mengenai capaian dan kondisi KPS di Kalsel akan semakin akurat dan real time. Ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan Perhutanan Sosial yang berkelanjutan,” kata Arya.

Pertemuan tersebut juga diikuti Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru, Tim Evaluasi Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial Kemenhut, KPH lingkup Provinsi Kalsel, pendamping perhutanan sosial, dan perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.