Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang bisa mengancam keselamatan warga pesisir.

“Yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk yang akan kami buat aturan agar air tanahnya tidak diambil,” kata Pramono saat ditemui usai meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

Menurut Pramono, pengambilan air tanah secara masif menjadi penyebab utama turunnya permukaan tanah, yang memperburuk dampak rob.

Apabila permukaan tanah cepat menurun, menurut Pramono, tentunya sangat membahayakan masyarakat.

Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendistribusikan layanan air bersih perpipaan ke wilayah tersebut.

Saat ini, Pramono mengatakan distribusi air bersih sudah mulai dikerjakan oleh PAM Jaya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah.

“Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini,” kata Pramono.

Untuk menghadapi ancaman rob, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Tanggul tersebut dirancang agar bisa menahan air laut hingga ketinggian 2,5 meter, melebihi elevasi kawasan Muara Angke yang saat ini berada di angka 1,8 meter.

Pemprov DKI juga berencana melanjutkan penambahan tanggul sepanjang satu kilometer tahun depan, sehingga total akan mencapai 2,4 kilometer.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan pembangunan tanggul ini akan berdampak terhadap 282 rumah warga dan mencakup area seluas 120 hektare.

Sementara itu, lanjut Ika, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mitigasi tersebut kurang lebih sekitar Rp52 miliar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.