Indonesia komitmen terhadap perlindungan laut dan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen Indonesia dalam pengelolaan laut secara berkelanjutan pada Konferensi Kelautan PBB ketiga (UNOC-3) yang berlangsung di Port Lympia, Nice, Prancis.

"Indonesia komitmen terhadap perlindungan laut dan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri Konferensi Kelautan PBB ketiga (UNOC-3) di Port Lympia, Nice, Prancis sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dalam kegiatan yang berlangsung dari 9-13 Juni itu, Menteri Trenggono menegaskan, Indonesia menekankan urgensi kerjasama global dalam menghadapi tantangan seperti pemanasan laut, keasaman laut yang meningkat, berkurangnya stok perikanan, dan pencemaran laut.

"Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan melalui aksi nyata dalam kebijakan Ekonomi Biru yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujar Trenggono.

Baca juga: Pemerintah kembangkan inovasi pendanaan lindungi terumbu karang

Aksi nyata dilakukan melalui kebijakan ekonomi biru yaitu dengan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut.

Saat ini Indonesia telah melindungi lebih dari 29 juta hektare kawasan laut dan menjadi salah satu negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global dari mangrove dan lamun.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Indonesia mendorong kerja sama global yang lebih kuat dalam penguatan kapasitas, sains terbuka, riset laut, dan alih teknologi.

Indonesia juga memelopori inovasi pendanaan seperti Indonesia Coral Reef Bond dan Global Blended Finance Alliance serta prakarsa Ocean 20 yang diluncurkan dalam Presidensi G20.

Trenggono mengumumkan Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) dan menjadi bagian dari the Aquatic Blue Food Coalition bersama dengan 40 negara lainnya.

Sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan, Menteri Trenggono menyatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit pada peringatan Hari Laut Sedunia tahun 2026.

Forum tersebut akan menghimpun para pakar, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan filantropis untuk mendorong dampak nyata di bidang Blue Food, Blue Diplomacy, Blue Economy, dan Blue Energy.

Baca juga: KKP sebut Desa Warloka Pesisir layak jadi Kampung Nelayan Merah Putih

“Saya sampaikan terima kasih kepada Prancis dan Kosta Rika sebagai penyelenggara UNOC-3, forum ini harus menjadi katalisator aksi nyata, ilmiah, dan inklusif untuk laut kita bersama,” imbuhnya.

Pada pertemuan itu, Indonesia juga menyerahkan instrumen ratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) yang mengatur konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional (ABNJ) kepada perwakilan PBB.

Selain sesi pleno yang mempertemukan 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesi dialog (Ocean Action Panel) juga diadakan, yang mempertemukan Negara Anggota, organisasi internasional, dan perwakilan masyarakat sipil (LSM, ilmuwan, bisnis).

Menteri Trenggono juga menekankan penguatan kerja sama kelautan dan perikanan melalui program ekonomi biru saat menjadi pembicara kunci pada side event yang diselenggarakan oleh negara dan organisasi mitra strategis Indonesia.

Sejumlah pertemuan bilateral juga dilakukan, di antaranya, pertemuan bilateral dengan Islandia, Norwegia, Swedia, Inggris, Jerman, Maladewa, Korea Selatan, Palau, Chile, World Bank, dan Pegasus Capital serta bertemu dengan Peter Thomson.

UNOC-3 digelar bersama oleh pemerintah Prancis dan Kosta Rika pada 9–13 Juni 2025 bertujuan mempercepat aksi global dalam melestarikan serta memanfaatkan laut secara berkelanjutan.

Baca juga: Menteri Trenggono: Pelaku usaha tangkap ikan harus diperiksa demi PNBP

Baca juga: Menteri Rosan pastikan industri dan hilirisasi rumput laut difokuskan

Baca juga: KKP terjunkan tim Polisi Khusus soal dugaan kerusakan Raja Ampat

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.