Pengamat: polemik empat pulau di Tapteng dengan bupati kader PDIP

"Jangan membiarkan, apalagi meremehkan masalah. Efek dari keputusan ini kan Gubernur Sumut yang kena getahnya, walaupun keputusan itu melalui pemerintah pusat,"

Medan (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan PhD menyebutkan, polemik kepemilikan empat pulau yang diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebenarnya dengan Bupati Masinton Pasaribu yang merupakan kader PDIP.

Namun, kata dia, narasi yang dimunculkan seolah-olah menjadi hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution atau Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) jelas terbantahkan.

"Saya kira harus hati-hati juga menilai dan melihat sesuatu yang kemudian berpotensi menimbulkan gejolak. Pengambilan keputusan ini, pastilah melalui proses panjang tidak ujug-ujug muncul keputusan," tegas Indra di Medan, Jumat.

Dia mengatakan tinggal Kemendagri harus menunjukkan proses keputusan mereka agar lebih transparan kedudukan empat pulau di wilayah Tapteng, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Hal ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

Menurutnya, persoalan ini lebih kepada tanggung jawab Mendagri Tito Karnavian untuk menjelaskan dan menjembatani polemik agar tidak menjadi bola panas.

"Jangan membiarkan, apalagi meremehkan masalah. Efek dari keputusan ini kan Gubernur Sumut yang kena getahnya, walaupun keputusan itu melalui pemerintah pusat," jelas Indra.

Untuk itu, pihaknya meminta Kemendagri harus segera menjembatani kedua belah pihak, baik Gubernur Sumut Bobby Nasution maupun Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Sedangkan potensi alam yang kaya seperti migas dan lainnya, dia mengatakan, perlu dilakukan kajian mendalam melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta kampus, baik di Sumut dan Aceh.

Pemangku kebijakan kedua belah pihak juga harus menguji kandungan migas apa yang ada di Tapteng atau potensi wisata dan lainnya memerlukan kajian mendalam empat pulau tersebut.

"Saya melihat kedua belah pihak harus menjalani proses yang melibatkan banyak pihak terutama pihak Kemendagri," tutur Indra.

Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya sempat menanggapi isu empat pulau di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hadiah untuk dirinya.

Ia menegaskan, wilayah tersebut termasuk dalam Kabupaten Tapteng, Sumatera Utara, sehingga jika memang hadiah empat pulau itu bukan ditujukan kepada dirinya.

"Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo?. Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke bupati Tapteng. Karena nanti yang akan mengeluarkan izin segala macam itu, bupati Tapteng," tegas Bobby di Medan, Kamis (12/6).

Gubernur juga mengatakan, berdasarkan informasi dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu tidak ada penghuni tetap di empat pulau tersebut.

Melainkan, hanya para nelayan yang singgah sementara dari wilayah Aceh Singkil di Aceh maupun Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng di Sumatera Utara.

"Konfliknya ini soal kepemilikan. Kalau memang soal kepemilikan, ayo kita bahas sama-sama ke Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai," kata Bobby.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.