DPR RI: Antisipasi stunting penting sebelum memulai pembangunan

Pemerintah pusat dan daerah terus melahirkan program pengentasan stunting seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Lubuk Basung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI asal Sumatera Barat Ade Rezki Pratama menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan pengentasan masalah stunting di seluruh daerah sebelum memulai dan melanjutkan tahap pembangunan nasional.

"Program utama Presiden Prabowo Subianto saat ini bukan untuk membangun jalan tol dan infrastruktur, tapi membangun sumber daya manusia (SDM) dan mengakselerasikannya agar menjadi warga yang mapan mengejar ketertinggalan dari negara yang sudah mapan dan maju," katanya saat sosialisasi program bangga kencana bersama BKKBN di Nagari (Desa) Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Jumat (13/6).

Ia mengungkapkan, salah satu negara yang cepat berkembang adalah China atau Tiongkok yang awalnya berstatus sama dengan Indonesia negara berkembang di era Presiden Suharto, namun kini sudah menjadi negara maju.

"Itulah yang akan kita kejar, bagaimana bisa terwujud melalui tumbuh fisik anak yang optimal, intelegensi yang baik. Kita atasi bersama angka stunting," katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah terus melahirkan program pengentasan stunting seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Agar anak yang sehat semakin kuat, yang stunting diberikan perlindungan. Di Tilatang Kamang sudah ada dapur umumnya juga MBG. Semoga berjalan berkesinambungan hingga tahap pembangunan selain SDM segera dilakukan," kata Ade Rezki.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Mardalena Wati Yulia menambahkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Gerakan Genting) menjadi bagian dari lima program percepatan atau quick wins yang berfokus pada upaya penurunan angka stunting di Sumbar.

Ia mengatakan, program Genting dilaksanakan dengan semangat gotong royong tanpa melibatkan dana dari APBN atau APBD.

Sebagai gantinya kolaborasi melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, pers, serta individu yang berpartisipasi secara sukarela.

"Kami hadir bersama mitra Komisi IX DPR RI untuk bagaimana wujudkan Indonesia Emas 2045. Agam sebagai penyangga Sumbar, berbicara masalah kependudukan harus bersama dilakukan," kata Mardalena.

Pihaknya tidak memberikan uang langsung kepada sasaran, tetapi memfasilitasi melalui pihak-pihak yang terlibat.

Saat ini, BKKBN tengah memverifikasi hampir 70 persen data keluarga berisiko stunting yang tersebar di 19 kabupaten kota.

"BKKBN kini juga menjadi kementerian dengan label Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), semoga kinerja maksimal terkait pengendalian penduduk dapat dipertahankan bersama dengan kerja sama masyarakat," sebutnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.