Ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama antardaerah menuju sistem perkeretaapian perkotaan berstandar internasional

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Pemprov Bali dalam rangka mengembangkan sistem perkeretaapian perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan kolaborasi bisa diwujudkan melalui alih pengetahuan (transfer knowledge) dan berbagi praktik baik kepada unit kerja dan instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasional.

Baca juga: Koster minta bantuan Rano Karno dukung pembangunan kereta di Bali

"Ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama antardaerah menuju sistem perkeretaapian perkotaan berstandar internasional," ujar Wagub Rano dalam keterangan resmi, Jumat.

Rano yang sedang berkunjung ke Bali, menyampaikan DKI Jakarta memiliki PT MRT Jakarta (Perseroda) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengalaman di bidang pembangunan dan pengoperasian MRT.

Baca juga: Dishub Bali: Tanah Hary Tanoe jadi lokasi TOD kereta bawah tanah

Pada kesempatan tersebut, Wagub Rano juga menyampaikan undangan resmi kepada Gubernur Bali untuk menghadiri rapat kerja gubernur anggota FKD-MPU (Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama) yang akan berlangsung pada 16-17 Juni 2025 di Jakarta.

Adapun FKD-MPU merupakan forum strategis yang beranggotakan 10 provinsi di wilayah barat dan tengah Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Gubernur Bali minta dukungan Menko Infra soal pembangunan subway

Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pembangunan antardaerah melalui pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta pelaksanaan program lintas wilayah secara efektif dan kolaboratif.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.