PDI Perjuangan: RI perlu desak PBB beri sanksi ekonomi ke Israel

"Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut dan tidak mendapat sanksi apa pun dari PBB,"

Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai pemerintah Indonesia perlu mendesak negara-negara Konferensi Islam dan ASEAN, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengatakan Israel telah berulang kali melakukan serangan terbuka atau agresi kepada banyak negara. Setidaknya terhitung enam negara jadi serangan Israel, antara lain Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak.

"Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut dan tidak mendapat sanksi apa pun dari PBB," kata Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dalam jangka panjang, lanjut dia, Pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah, kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Sekjen PBB, sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.

Terbaru, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Dia berpendapat tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, di mana Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional.

Ia menuturkan bahwa tindakan Israel itu berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak masif terhadap kemanusiaan.

Untuk menghindari eskalasi konflik lebih luas dan mematikan, yang dapat mengganggu perdamaian dunia serta menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan, Said turut menyarankan agar pemerintah Indonesia bisa mendesak Sekretariat Jenderal (Sekjen) PBB untuk menggunakan Pasal 99 dari Piagam PBB.

Dalam pasal itu, Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB.

"Dengan demikian, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk resolusi konflik di Timur Tengah," ucap dia.

Tak hanya itu, menurutnya, pemerintah Indonesia juga perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB dengan lebih selektif dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Selain mendesak PBB, dia menyebutkan Indonesia bisa mengajak negara-negara konferensi Islam dan ASEAN untuk memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan serta kedaulatan.

Bersama-sama dengan negara-negara konferensi Islam dan ASEAN pula, Indonesia pun dinilai Said bisa mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.