Ribuan peserta ikuti pelatihan paralegal Muslimat NU di Jakarta

Pelatihan ini dirancang untuk membekali kader-kader Muslimat NU sebagai paralegal komunitas, dengan pemahaman hukum dasar, pendampingan kasus, mediasi, serta advokasi sosial berbasis komunitas

Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan kick off pelatihan paralegal Muslimat NU di Jakarta, Sabtu, usai tiba dari Tanah Suci Jumat (13/6) malam.

"Alhamdulillah, kami tiba di Indonesia tadi malam. Pagi ini kami langsung hadir di kegiatan ini, yang sebenarnya pelatihan paralegal kali ini merupakan tindak lanjut arahan dari Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada saat Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur," kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

Pelatihan yang diikuti 2.500 peserta ini mencetak Rekor MURI sebagai pelatihan paralegal perempuan terbesar di Indonesia.

Para peserta nantinya akan membentuk 1.794 pos bantuan hukum (posbankum) desa, mendukung target nasional pembentukan 7.000 posbankum.

"Pelatihan ini dirancang untuk membekali kader-kader Muslimat NU sebagai paralegal komunitas, dengan pemahaman hukum dasar, pendampingan kasus, mediasi, serta advokasi sosial berbasis komunitas," ujarnya.

Khofifah menegaskan pelatihan ini merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif, khususnya dalam menjangkau persoalan sosial perempuan dan anak di tingkat desa.

"Kami ingin menjadi bagian dalam penyelesaian masalah di lini paling bawah masyarakat. Semoga nanti pada September setelah permagangan dan menemui kasus, pelatihan ini bisa melahirkan paralegal bersertifikasi," ucapnya.

Ketua PP Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi menyebut kegiatan ini sebagai penguatan peran organisasi perempuan dalam memperjuangkan keadilan bagi kelompok rentan.

"Langkah strategis ini membuktikan bahwa organisasi perempuan mampu mengambil peran penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan," ujar Arifah yang juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.