Menteri LH intensifkan percepatan konversi gas di kawasan industri

Jakarta tidak bisa berkompromi, saya telah memerintahkan Pak Deputi PPKL untuk menarik semua pertimbangan teknis terkait dengan gas buang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan terus mendorong peralihan penggunaan batu bara menjadi gas di kawasan industri, salah satunya degan memprioritaskan pertimbangan teknis untuk penggunaan gas.

Berbicara saat peninjauan ke kawasan industri di Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Senin, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif mengatakan sudah meminta Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk memprioritaskan pertimbangan teknis untuk penggunaan gas di kawasan industri Jabodetabek.

"Jakarta tidak bisa berkompromi, saya telah memerintahkan Pak Deputi PPKL untuk menarik semua pertimbangan teknis terkait dengan gas buang, dengan mengarahkan untuk se-Jabodetabek menggunakan gas. Tidak ada selain itu," katanya.

Konversi ke gas terus didorong mengingat menurut kajian yang dilakukan KLH, emisi dari sektor industri yang menggunakan batu bara menyumbang sekitar 14 persen dari polutan yang menurunkan kualitas udara Jabodetabek.

Peralihan ke gas itu terutama didorong untuk industri yang menggunakan boiler atau tungku, yang emisinya kemudian dibuang melalui 4.000 cerobong asap yang tersebar di 48 kawasan industri di wilayah Jabodetabek.

"Kami sedang menyusun dan memproses pengalihan pertimbangan teknis dari penggunaan batu bara menjadi gas kepada seluruh cerobong yang ada di Jabodetabek," katanya.

Hanif mengatakan pihaknya juga akan segera memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada puluhan tenant atau perusahaan penyewa di dua kawasan industri yang masing-masing berada di Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi.

Sanksi itu diberikan mendorong perbaikan tata kelola dan ketaatan akan aturan lingkungan terutama menyasar untuk mencegah penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.