Lebih dari 70 persen air yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia digunakan untuk keperluan pertanian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko IPK menyatakan pembangunan infrastruktur air merupakan prioritas utama dalam pengembangan proyek strategis nasional (PSN).

Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia GL Kalake dalam webinar Hari Air Dunia yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin menyatakan saat ini pemerintah menempatkan fokus dalam PSN untuk membangun bendungan dan saluran irigasi. Ini dilakukan guna mendukung program prioritas lainnya dari pemerintah, seperti swasembada pangan.

"Lebih dari 70 persen air yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia digunakan untuk keperluan pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur air termasuk bendungan dan jaringan irigasi sebagai prioritas utama dalam proyek strategis nasional," ujar dia.

Dijelaskannya, pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur air, seperti sudah melakukan pembangunan dan rehabilitasi puluhan bendungan nasional.

Dirinya menyampaikan antara tahun 2015 hingga 2023, pemerintah membangun 61 bendungan yang mencakup area seluas 1,18 juta hektare, dengan rata-rata pembangunan 131 ribu hektare per tahun.

Di periode tersebut juga, Indonesia telah membangun bendungan terbesar di Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas air hingga 82 juta meter kubik.

Selanjutnya, modernisasi jaringan irigasi juga terus digencarkan sebagai upaya penguatan infrastruktur air. Kemenko IPK mencatat saat ini Indonesia sudah memiliki daerah irigasi (DI) seluas 9,13 juta hektare. Ini dilakukan melalui kegiatan perbaikan dan pembaharuan, penyempurnaan sistem pengelolaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Selain itu, disampaikan dia, Presiden juga sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Instruksi ini menjadi payung koordinatif bagi seluruh lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan infrastruktur irigasi, rehabilitasi jaringan yang rusak serta penguatan kelembagaan petani dan penduduk lain.

Baca juga: Kementerian PU: Skema KPBU jadi alternatif pendanaan infrastruktur SDA

Baca juga: Menko AHY: Proyek tanggul laut masih terus dipelajari

Baca juga: Menteri PU: Sumber daya air di Lampung terjaga mendukung swasembada

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.