Jadi yang perlu dilakukan Jakarta hanya memisahkan saja, sampah organik dan anorganik. Itu mestinya sudah selesai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq kembali meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengoperasikan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan dengan bahan baku sampah yang terpilah.

"Kami telah menekan apapun caranya itu harus dioperasionalkan. Sistem dan mesin teknologi yang saya lihat langsung di Rorotan mestinya proven, tetapi memang sampahnya tidak campur," kata Menteri LH Hanif/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam tinjauan ke kawasan industri di Jakarta Timur, Senin.

Sampah yang terpilah antara organik dan anorganik, jelasnya, akan menjadi bahan baku yang lebih baik untuk RDF Rorotan, yang menghadapi protes dari warga karena bau yang ditimbulkan saat percobaan operasi beberapa waktu lalu.

"Jadi yang perlu dilakukan Jakarta hanya memisahkan saja, sampah organik dan anorganik. Itu mestinya sudah selesai," tambah Hanif.

Baca juga: Menteri LH intensifkan percepatan konversi gas di kawasan industri

Menteri Hanif sebelumnya sudah meminta agar fasilitas itu dioperasikan secepatnya dalam kunjungan ke RDF Rorotan pada 19 Mei lalu. Dia ingin agar fasilitas tersebut beroperasi lebih cepat dibandingkan target Pemprov DKI Jakarta untuk memulai operasi pada September tahun ini.

Dia mengatakan upaya pengelolaan sampah di Jakarta, yang diperkirakan menghasilkan 8.000 ton sampah per hari, memerlukan pengelolaan yang serius. Mengingat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang menampung sampah Jakarta kini sudah melebihi kapasitas.

Secara khusus Hanif menyoroti bahaya yang ditimbulkan jika tidak terjadi pengelolaan sampah untuk mengurangi beban di TPST Bantargebang. Termasuk potensi longsor sampah dan kebakaran TPA saat musim kemarau.

Baca juga: Presiden akan pimpin gerakan nasional tangani sampah di Indonesia

KLH sebelumnya sudah memulai proses pidana terhadap Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Bantargebang, karena diduga melanggar sanksi paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan lokasi tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam pernyataan pada 21 Mei lalu menyampaikan bahwa RDF Rorotan masih belum bisa beroperasi karena dalam persiapan commissioning kembali. Dia menyebut operasi fasilitas itu membutuhkan sampah yang masih 'baru' agar tidak menimbulkan bau seperti yang dikeluhkan masyarakat.

Baca juga: KLH tingkatkan pengawasan terhadap 4.000 cerobong asap di Jabodetabek

Baca juga: Cemari udara, KLH hentikan operasi dua pabrik di Bekasi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.