Jakarta (ANTARA) - Pengalaman Jakarta dalam pengelolaan sampah bisa menjadi percontohan dan pembelajaran bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Senin, mengatakan, masalah pengelolaan sampah di Jakarta kini menjadi primadona bagi banyak pengusaha.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini memiliki tumpukan sampah hingga 55 juta ton. Sedangkan volume sampah harian Jakarta mencapai 7.700 ton.
Untuk mengelola permasalahan sampah tersebut, Jakarta akan membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton per hari.
"Kalau 2.500x4 sesuai dengan arahan Bapak Presiden, 10.000, maka Bantargebang itu 25-30 tahun nggak habis sampahnya," katanya.
Baca juga: DPRD optimis PAD Jakarta meningkat usai ibu kota pindah ke IKN
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Pramono mengatakan kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Perumda Pasar Jaya serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.
Karena itu, Pramono meminta seluruh jajaran direksi BUMD yang terlibat agar memberikan dukungan penuh kepada PT Bina Karya (Persero).
"Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN," kata Pramono.
Baca juga: Sensus Ekonomi penting untuk pembangunan Jakarta setelah tak lagi IKN
Pramono menjabarkan, DKI Jakarta akan memberikan dukungan termasuk dalam hal pengelolaan sampah yang nantinya bisa menjadi persoalan di IKN.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pembina BUMD (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bina Karya untuk peningkatan kompetensi dan kajian pembangunan IKN.
Lingkup kerja sama ini meliputi peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan sampah, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan infrastruktur, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan transportasi serta peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan pasar.
"Dalam jangka panjang masih terdapat potensi kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan dukungan atas pembangunan IKN, antara lain seperti pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah, energi, pangan maupun pariwisata," kata Syaefuloh.
Baca juga: Pemerintah pastikan Jakarta masih berstatus ibu kota
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan Pemprov DKI dalam mengelola infrastruktur IKN yang segera diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada Otorita IKN. Kerja sama ini juga meliputi pengelolaan sampah.
Menurut dia, pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola TPST Bantargebang sangat dibutuhkan, mengingat TPST di IKN sudah selesai dibangun dengan kapasitas 7 ton dan volume sampah diperkirakan akan terus meningkat.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan air minum di IKN. Basuki mengungkapkan bahwa proses lelang untuk pengoperasian fasilitas ini sedang berjalan.
"Badan usaha otorita PT Bina Karya belajar kepada BUMD-BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, pengelolaan air. Itu semua ada di DKI Jakarta ini," kata Basuki.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
