PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

"Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada 15-16 Juni 2025 bukan disebabkan oleh keberpihakan terhadap blok negara tertentu.

Hasan, di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menyebut alasan utama hal itu karena benturan jadwal dengan sejumlah undangan strategis lainnya yang telah lebih dahulu dikonfirmasi, termasuk kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Singapura pada 16-20 Juni 2025.

"Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini," katanya.

Hasan Nasbi menjelaskan bahwa undangan yang diterima Presiden Prabowo untuk menghadiri berbagai forum global—termasuk St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia dan annual retreat bersama Singapura—telah dikirim dan dipersiapkan jauh lebih awal dibandingkan undangan G7 yang baru diterima pada awal Juni.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kehadiran Presiden di SPIEF merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan Rusia yang telah direncanakan sejak Maret atau April 2025 dan Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting dalam forum tersebut.

Sementara itu, kunjungan ke Singapura juga dinilai strategis, karena berpotensi menghasilkan lebih dari 10 kerja sama bilateral yang bernilai tinggi bagi Indonesia.

Hasan menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam politik luar negeri tetap konsisten pada prinsip bebas dan aktif, tanpa condong ke blok manapun.

“Jadi, Indonesia tidak condong ke blok manapun, kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada. Kita baru saja menyelesaikan milestone penting menuju keanggotaan OECD, sementara juga aktif dalam BRICS, G20, dan APEC,” katanya.

Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, baik yang digawangi negara Barat maupun Timur, sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional dan manfaat strategis bagi bangsa.

"Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu,” kata Hasan menambahkan.

Pemerintah berharap publik tidak terjebak pada narasi geopolitik yang menyudutkan posisi Indonesia, dan memahami bahwa keputusan kehadiran Presiden dalam forum internasional didasarkan atas pertimbangan matang dan jadwal komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.