DKI terbuka untuk kerja sama antarwilayah soal pangan dan sampah

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan Jakarta sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan pengelolaan sampah.

“Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah. Maka dengan demikian yang pertama, saya ingin secara terbuka membahas apa yang bisa dikerjasamakan,” kata Pramono dalam acara Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa.

Pramono mengatakan, yang pertama Jakarta membuka diri untuk bekerja sama di bidang ketahanan pangan atau pertanian karena Jakarta sendiri tidak memiliki area untuk bercocok tanam. Jakarta hanya memiliki 2 persen area bercocok tanam.

“Itu pertanian modern. Inilah yang kami tawarkan, pertama bisa kerja sama untuk urusan beras, daging secara konkret, kemudian untuk hal-hal yang lain,” kata Pramono.

Selain itu, Jakarta juga membuka diri untuk bekerja sama di bidang pengelolaan sampah. Terlebih lagi, kini teknologi yang ada pun sudah semakin canggih.

Salah satu cara untuk mengatasi sampah di Jakarta adalah dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

“Kami telah mendapatkan arahan secara langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, akan dibangun kurang lebih 4 atau sampai dengan 5 PLTSa,” katanya.

Terkait transportasi, Pramono mengatakan salah satu upaya penyelesaian masalah macet di Jakarta adalah dengan meluncurkan Transjabodetabek. Oleh karena itu, Jakarta pun secara terbuka akan mendorong untuk terus melakukan pengembangan Transjabodetabek.

“Inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi. Karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik,” kata Pramono.

Pramono juga menyinggung upaya pemenuhan air bersih di Jakarta. Saat ini, cakupan air bersih baru mencapai 71 persen.

Dia pun menargetkan seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan air bersih pada 2029. Jika pembangunan Waduk Karian tersendat, maka Pemprov DKI siap mengambil alih proyek tersebut.

“Nah yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemprov Banten,” kata Pramono.

Melalui forum tersebut, Pramono berharap kerja sama antardaerah dapat lebih erat, sehingga dapat bersama-sama membangun dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.