KDM soroti degradasi lingkungan yang bisa berdampak bagi Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menyoroti terkait degradasi lingkungan di wilayahnya yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak bagi Banten dan DKI Jakarta.

“Selain transportasi, harus menjadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat yang itu dalam jangka panjang, kalau tidak diperbaiki akan menimbulkan problem bagi Banten dan Jakarta,” kata Dedi dalam acara Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia mencontohkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta yang mencapai 70 persen, di mana sumber air bersih tersebut berasal dari Jatiluhur, Jawa Barat.

“Sumber air bersihnya itu kan berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang hari ini mengalami degradasi akibat perubahan perilaku masyarakatnya dari mereka menjadi petani perkebunan berubah menjadi petani sayur,” jelas pria yang disapa Kang Dedi atau KDM.

KDM menjelaskan hal itu disebabkan karena kebun teh mengalami degradasi perubahan harga teh yang menurun.

Oleh karena itu, para petani tersebut pun semakin pindah ke atas gunung. Sehingga apabila hal ini tidak diperbaiki dengan perubahan tata ruang dan reboisasi, hal ini akan menjadi ancaman bagi Jakarta di masa depan.

“Ancamannya bukan hanya krisis air bersih, krisis energi, karena kebutuhan antara tarum timur, tarum barat akan terdegradasi sehingga ketahanan pangan kita akan mengalami penurunan,” kata KDM.

Untuk itu, dia menilai kerja sama antarwilayah termasuk dengan Jakarta bukan hanya sekadar aspek formal semata, melainkan secara substansial, perkembangan ekonomi di tempat lain juga harus seimbang dengan perbaikan lingkungan yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi tersebut.

KDM juga menyoroti soal kasus Parung Panjang, di mana masyarakat di area tersebut kini terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan.

“Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp1,2 triliun. Tapi kan tidak mungkin Jawa Barat Rp1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” ucapnya.

Hal-hal itu, tambah dia, merupakan sesuatu yang perlu dibicarakan antar daerah sehingga pembangunan bisa dilakukan tidak hanya di perkotaan sementara pedesaan mengalami degradasi dan kemiskinan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.