Akar masalah kebakaran di Jakarta harus diatasi

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mengatakan bahwa penanganan kebakaran harus menyentuh akar persoalan terutama terkait arus pendek listrik (korsleting) yang sering menjadi penyebab utama.

"Kalau memang 60 persen lebih penyebab kebakaran karena 'korsleting', maka jangan hanya menyuruh warga beli APAR. Harus ada program konkret penataan kabel listrik di permukiman padat," kata Ade di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), sepanjang Januari-Mei 2025 terjadi 598 kasus kebakaran di Ibu Kota, dengan 66 persen disebabkan oleh arus pendek listrik.

Ia mengapresiasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap RT memiliki dua unit alat pemadam api ringan (APAR), meski sejatinya bukan merupakan kebijakan baru.

Ketentuan tersebut telah lebih dulu tertuang secara jelas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2023. "Ingub 5/2025 bukan hal baru, tinggal bagaimana implementasinya diperkuat dan tidak sekadar seremonial," ujarnya.

Selain itu semangat kesiapsiagaan yang diusung melalui Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) juga tujuannya baik, tetapi kebijakan ini belum menyentuh akar persoalan kebakaran di Jakarta.

Ade mengharapkan Pemprov DKI tidak hanya berhenti pada pendekatan administratif dan instruksional, tetapi melakukan pendekatan teknis dan preventif yang menyentuh langsung ke sumber risiko.

Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis di antaranya audit instalasi listrik di wilayah padat penduduk, penataan kabel listrik bekerjasama dengan PLN, distribusi APAR berbasis tingkat risiko serta pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala untuk warga dan relawan.

Pemerintah harus hadir menyelesaikan dari hulunya. Jangan membebani warga dengan kewajiban, sementara infrastruktur listriknya dibiarkan membahayakan.

"Pencegahan kebakaran harus dilakukan secara komprehensif, bukan parsial," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan telah memitigasi risiko bencana kebakaran yang kerap melanda kota metropolitan ini dan beragam upaya sudah dilakukan.

"Mitigasi risiko kebakaran sudah kami lakukan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Senin.

Menurut dia, selama ini Pemprov DKI Jakarta telah berupaya untuk memitigasi risiko kebakaran, dengan cara membangun posko, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta Juga telah membentuk relawan pemadam kebakaran yang berada di lingkungan padat penduduk atau rawan terjadinya musibah kebakaran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.