"Imah DPKPP", solusi hunian cepat bagi korban bencana dan MBR

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperkenalkan konsep hunian cepat tanggap bernama Imah DPKPP yang ditujukan bagi korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penata Layanan Operasional DPKPP Kabupaten Bogor Rifqi di Bogor, Rabu, mengatakan konsep tersebut merupakan pengembangan dari desain rumah darurat yang sebelumnya telah ditampilkan pada ajang Bogor Fest 2023.

Kali ini dengan spesifikasi lengkap, hunian tersebut dipamerkan dalam gelaran Kabogorfest 2025 di area Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Tahun lalu kami menampilkan struktur dasar rumah untuk korban bencana, sedangkan tahun ini kami hadirkan bentuk rumah yang sudah lengkap hingga tahap akhir (finishing)," kata Rifqi.

Ia menjelaskan hunian Imah DPKPP dirancang menggunakan sistem knockdown berbasis baut dengan struktur Risa yang memungkinkan pembangunan rumah diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan. Model ini dinilai efektif digunakan dalam situasi darurat kebencanaan.

Pembangunan hunian tersebut juga melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta, antara lain PT Anugrah Jaya sebagai mitra aplikator yang menyuplai komponen utama, seperti platform, wall panel, dan vinil interior.

Selain untuk kebutuhan darurat, Imah DPKPP juga ditawarkan kepada masyarakat umum sebagai bagian dari skema perumahan subsidi pemerintah.

Menurut Rifqi, DPKPP saat ini tengah membuka pendataan bagi warga yang berminat terhadap rumah subsidi melalui program 3 Juta Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kabupaten Bogor memperoleh kuota sebanyak 1.000 unit rumah dari 10.000 unit yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Ia menambahkan masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui tautan Google Form setelah memilih lokasi rumah yang tersedia di laman resmi https://sikumbang.tapera.go.id. Selanjutnya, data calon penerima akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat lebih dari 300 warga Kabupaten Bogor mendaftar sebagai calon penerima rumah subsidi.

DPKPP juga menjajaki kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menjangkau aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang belum memiliki rumah.

"Melalui pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan teknologi konstruksi yang efisien, Imah DPKPP menjadi salah satu upaya konkret Pemkab Bogor dalam percepatan penyediaan hunian, baik dalam situasi darurat maupun untuk mendukung akses rumah layak bagi masyarakat," kata Rifqi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.