Manila (ANTARA) - Departemen Keuangan Filipina mengatakan bahwa negara tersebut akan menerapkan sebuah kerangka kerja pada aset kripto guna memerangi praktik penghindaran pajak lintas perbatasan dan aliran keuangan ilegal.
"Kita memerlukan sistem kolaborasi yang lebih cepat dan lebih kuat apabila kita ingin mengatasi penghindaran pajak dan transaksi ilegal," ujar Menteri Keuangan Filipina Ralph Recto dalam sebuah pernyataan pada Selasa (17/6).
"Ini adalah komitmen yang tepat waktu karena mata uang digital menjadi salah satu sarana transaksi yang dipilih. Pemerintah harus memastikan bahwa pengguna aset kripto dengan sewajarnya membayar pajak dan tidak ada aktivitas keuangan ilegal yang lolos," kata Recto.
Departemen itu mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengimplementasikan kerangka kerja pelaporan aset kripto (crypto-asset reporting framework/CARF) hingga tahun 2028 disampaikan oleh Wakil Sekretaris Grup Operasi Pendapatan (Revenue Operations Group Undersecretary) departemen itu Charlito Martin Mendoza dalam Pertemuan Inisiatif Asia ke-8 yang digelar di Maladewa pada Mei lalu.
CARF diterapkan untuk pelaporan dan pertukaran informasi otomatis terkait aset kripto antarotoritas pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
