Menperin: Pemerintah komitmen halau praktik penghambat investasi

Saya kira pemerintah di bawah Bapak (Presiden) Prabowo (Subianto) justru tegas untuk memberantas hal-hal apapun itu yang memang menjadikan iklim investasi kita tidak baik, ya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas praktik yang dapat menghambat investasi masuk ke Indonesia.

“Saya kira pemerintah di bawah Bapak (Presiden) Prabowo (Subianto) justru tegas untuk memberantas hal-hal apapun itu yang memang menjadikan iklim investasi kita tidak baik, ya,” kata Menperin Agus saat ditemui di Jakarta, Rabu, terkait pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menperin menilai, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi Indonesia dari faktor-faktor penghambat, salah satunya adalah premanisme dan pemungutan liar (pungli).

“(Dengan) Iklim investasi yang tidak baik, artinya investor tidak akan masuk,” ujarnya menambahkan.

Untuk itu, ia mengatakan pemerintah akan terus berusaha memperkuat regulasi dan mencegah praktik serupa kembali terjadi, khususnya di kawasan industri.

“Saya kira komitmen dari pemerintahan Pak Prabowo dan kami semua dalam memberantas tindakan-tindakan atau praktik-praktik yang sebetulnya, ya, melanggar hukum itu semakin (bisa teratasi),” ujar Menperin Agus.

Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar per 6 Mei 2025, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2025.

“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis pasal 1 beleid tersebut.

Adapun Saber Pungli ini dibentuk pada 2016 oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Masyarakat sebelumnya dapat melaporkan pungli melalui laman resmi saberpungli.id, melalui SMS ke nomor 1193, atau dengan menghubungi call center 193.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.