Mataram (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat mendorong warga memiliki mata pencaharian alternatif agar tidak lagi membuka lahan baru di Pulau Moyo yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
"Kami arahkan kepada alternatif mata pencaharian berbasis jasa lingkungan," kata Kepala BKSDA NTB Budhy Kurniawan dalam lokakarya pengelolaan Taman Nasional Moyo Satonda yang digelar di Mataram, Kamis.
Pulau Moyo merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Moyo Satonda. Taman nasional termuda di Indonesia tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.901/MENLHK.SETJEN/PLA.2/8/2022 pada 16 Agustus 2022.
Total luas Pulau Moyo mencapai 28.600 hektare yang terdiri dari daratan seluas 22.600 hektare dan perairan seluas 6.000 hektare. Dari total luas Pulau Moyo tersebut ada sekitar 7.000 ribu hektare areal penggunaan lain atau APL.
Budhy menuturkan bahwa Pulau Moyo memiliki dua desa, yaitu Desa Labuan Aji dan Desa Sebotok dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa. Pekerjaan utama warga adalah petani mete, wijen, dan jagung.
"Ini menjadi tantangan untuk kemudian kami ubah secara pelan-pelan bagaimana meningkatkan kualitas dan hasil produktivitas lahan mereka. Di satu sisi, kami juga harus mulai mencari alternatif mata pencaharian berupa jasa lingkungan," ujarnya.
Budhy menjelaskan aktivitas pembukaan lahan baru dapat berdampak terhadap debit air terjun Mata Jitu dan populasi burung kakatua kecil jambul kuning. Hutan heterogen dan pepohonan besar yang berganti menjadi ladang serta kebun berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di Pulau Moyo.
Menurutnya dengan status taman nasional memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan ekonomi melalui jasa lingkungan, seperti wisata pengamatan burung kakatua dan wisata bahari.
Per September 2024, BKSDA NTB melalui proyek Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE) telah membentuk tiga kelompok jasa wisata bahari dan pengamatan burung. Jumlah warga yang terlibat dalam kelompok jasa wisata tersebut sebanyak 71 orang.
CONSERVE merupakan sebuah proyek kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Global Environment Facility (GEF), serta United Nations Development Programme (UNDP) yang memiliki tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan lanskap multiguna untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, mewujudkan praktek-praktek baik dalam penggunaan lahan dan penghidupan berkelanjutan, serta mengatasi perdagangan ilegal satwa liar.
"Kami sudah bentuk entitas-entitas komunitas berbasis mata pencaharian karena kami melihat di sana ada wijen, mete, madu (komoditas) itu beberapa yang eksisting. Mereka sudah manfaatkan sebagai sumber mata pencaharian," pungkas Budhy.
Baca juga: BKSDA NTB siapkan peta jalan konservasi kakatua kecil jambul kuning
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.