HKI: Perlu langkah perkuat ekosistem investasi kawasan industri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana menilai perlu adanya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri.

Hal ini dinilai penting karena pemerintah juga memiliki target ambisius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Jadi, kita mengundang kementerian terkait, karena ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri," kata Ma'ruf dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ma'ruf menekankan kawasan industri di Indonesia perlu dilindungi oleh regulasi yang kuat dan spesifik.

Ia menilai saat ini kawasan industri belum memiliki aturan yang memadai untuk menopang peran strategisnya dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan, supaya jelas aturan mainnya," ujar Ma'ruf.

Menurutnya, jika 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang dengan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan kawasan industri saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan dalam proses investasi, mulai dari tingginya biaya energi seperti gas, lambannya proses perizinan, hingga birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga.

HKI, lanjut Ma'ruf, telah berdialog dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, serta akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya.

Hasil dari diskusi ini, katanya, akan dirangkum dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk masukan kebijakan.

Lebih lanjut, salah satu prioritas Ma'ruf sebagai Ketua Umum HKI adalah mendorong percepatan perizinan investasi.

Ia berharap Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan kementerian dan lembaga (K/L) terkait dapat segera diresmikan melalui surat keputusan (SK) resmi agar proses percepatan bisa dijalankan secara efektif.

"Kami mendorong percepatan perizinan itu cepat dilaksanakan," tegasnya.

Lebih jauh, Ma'ruf juga menyatakan pihaknya akan membentuk tim bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengawal proses percepatan investasi.

Ia menegaskan HKI akan menjadi jembatan strategis antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah.

"Kami akan membuat tim bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan (Kementerian) Investasi (dan Hilirisasi/BKPM) supaya mengawal ini. Dan tentunya sekali lagi, kami akan melibatkan diri atau terlibat dalam percepatan investasi tersebut," ujar Ma’ruf.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.