Farhan: Pemkot siap ambilalih Bandung Zoo jika konflik internal lanjut

Apabila tidak mampu menyelesaikannya, kirimkan surat, kibarkan bendera putih ke pemkot, maka pemkot akan mengambil alih

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), siap mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo jika konflik internal antara dua manajemen yang berselisih berlanjut dan tidak kunjung diselesaikan.

“Sikap dari pemerintah kota jelas. Kami ini pemilik lahan dan kami akan menjadi wasit. Apabila memang ada perselisihan di dalam internal yayasan, selesaikanlah. Apabila tidak mampu menyelesaikannya, kirimkan surat, kibarkan bendera putih ke pemkot, maka pemkot akan mengambil alih,” ujar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Jumat.

Farhan berharap konflik internal tersebut dapat segera diselesaikan, mengingat pentingnya keberlangsungan hidup satwa-satwa yang ada di Bandung Zoo.

Meski begitu ia menjelaskan Pemkot Bandung tidak dapat serta-merta mengambil alih pengelolaan, karena izin konservasi eks situ diberikan langsung oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Yang mendapatkan izin untuk eks situ konservasi adalah yayasan dari Kementerian Kehutanan,” kata dia.

Sebelumnya Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo meminta manajemen yang diduga tidak memiliki legalitas untuk segera keluar dari kebun binatang tersebut, karena dinilai kondisi dualisme kepemimpinan saat ini meresahkan dan mengganggu kelancaran operasional.

Ketua SPMD Bandung Zoo Yaya Suhaya mengatakan situasi tersebut bermula sejak 20 Maret 2025 saat muncul pihak yang mengklaim sebagai pengelola sah berdasarkan kepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari.

"Dualisme ini membuat kami merasa bingung, tidak fokus dalam bekerja, tidak nyaman, bahkan ada rasa takut salah. Dalam hal ini kami, karyawan mempertanyakan legalitas pengelola, karena kami tidak mau kinerja kami terganggu dengan hal hal seperti itu,” ujar Yaya.

Yaya menambahkan semenjak konflik pengelolaan mencuat, sejumlah satwa dilaporkan mati di kebun binatang itu. Ia menduga kondisi tersebut dapat dipicu oleh lemahnya koordinasi, akibat adanya dua pihak yang mengklaim sebagai manajemen.

"Seperti ada dua matahari di satu lembaga. Dalam hal ini kami tegaskan kembali, kami meminta kejelasan terkait legalitas dari pengelola,” kata dia.

Dia mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa serikat pekerja akan mendukung pihak manajemen yang sah jika legalitasnya terbukti secara hukum.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.