Pemerintah komitmen wujudkan ekonomi kerakyatan melalui program Kopdes

Tegal (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Pemerintah berkomitmen mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Koperasi menjadi salah satu cara bagi bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian ekonomi. Sementara alat perjuangan untuk melakukan demokrasi ekonomi berbasis pedesaan adalah melalui pembentukan koperasi di desa-desa," katanya di Tegal, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, dasar program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto di antaranya adalah keinginan melanjutkan perjuangan sang kakek Margono Djojohadikusumo yang meletakkan dasar pondasi sistem ekonomi Kerakyatan dan Pancasila yaitu koperasi.

Di Banyumas, kata dia, Margono Djojohadikusumo secara resmi mendirikan koperasi yang pertama kali di Indonesia pada 1900.

"Jadi saya sekarang mendapatkan satu benang merahnya kenapa Pak Presiden Prabowo Subianto seperti ingin melanjutkan pemikiran dari Pak Margono Djojohadikusumo dimana seluruh anggaran dan kebijakan untuk desa-desa disalurkan melalui kegiatan koperasi desa," katanya.

Dalam kuliah umum Dies Natalies Ke-23 Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan tema "Bangkit Ekonomi Rakyat, Bangkit Koperasi Indonesia", dia mengatakan keberadaan koperasi saat ini menjadi alat untuk mengembalikan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang kini dilemahkan oleh arus globalisasi sehingga campur tangan pemerintah menjadi semakin terbatas karena sebagian masalah ekonomi dijalankan oleh mekanisme pasar bebas.

Akibat dari fenomena tersebut , kata dia, kini tengkulak, middleman hingga rentenir yang menyedot sumber daya masyarakat terutama di desa akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.

Ia berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memotong mata rantai distribusi sehingga keberadaan tengkulak, rentenir, dan middleman dapat dieliminasi.

"Hari ini saya ingin melaporkan, alhamdulillah kami sudah membentuk 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia. Selanjutnya tinggal proses-proses administrasi dan akhir Juni 2025 Insya Allah selesai (penerbitan badan hukum koperasi)," katanya.

Ia yang juga selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatakan selain mendorong kemandirian ekonomi di desa, kehadiran Kopdes/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi jalan pintas pemerintah untuk membangun perekonomian berbasis gotong royong sehingga struktur ekonomi nasional tidak lagi didominasi oleh peran dari swasta atau BUMN.

"Diakui saat ini aset dari koperasi tertinggal jauh dengan swasta atau BUMN. Koperasi ketinggalan dari sisi volume usaha hingga asetnya (dari BUMN dan swasta)," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.