Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang berencana memberikan bantuan peralatan pertahanan kepada Thailand, Tonga, dan enam negara lainnya, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari bantuan keamanan dalam tahun fiskal berjalan.

Langkah ini diambil guna menjaga jalur pelayaran yang aman di kawasan Indo-Pasifik, di tengah meningkatnya postur militer China, menurut sumber pemerintah pada Jumat (20/6).

Delapan negara yang direncanakan menerima bantuan tersebut adalah Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan Sri Lanka, yang akan dimasukkan dalam skema "bantuan keamanan resmi" atau official security assistance (OSA) untuk negara-negara mitra sehaluan, yang berlaku mulai tahun fiskal 2025 sejak April mendatang, ujar sumber tersebut.

Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk memberikan pesawat nirawak (drone) buatan Jepang yang dapat digunakan dalam misi bantuan bencana alam dan pengawasan maritim di negara-negara penerima bantuan.

Skema OSA ini pertama kali diluncurkan oleh Jepang pada April 2023 untuk membantu negara-negara berkembang memperkuat kemampuan pertahanan mereka, seiring meningkatnya kekhawatiran atas kian meningkatnya manuver militer China di laut dan udara.

Dalam dua tahun fiskal sebelumnya hingga 2024, negara-negara seperti Bangladesh, Djibouti, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Filipina tercatat sebagai penerima bantuan OSA.

Pada Mei lalu, Jepang menyerahkan kapal penyelamat dan peralatan pengawasan kepada Angkatan Laut Fiji, sebagai pengiriman perdana dalam kerangka OSA.

Dalam rancangan anggaran awal fiskal 2025, Jepang mengalokasikan 8,1 miliar yen (setara Rp910,7 miliar) untuk bantuan OSA, naik 2 miliar yen (setara Rp224,8 miliar) pada tahun fiskal 2023 dan 5 miliar yen (setara Rp562,2 miliar) pada tahun fiskal 2024.

Sumber: Kyodo-OANA

Baca juga: Jepang revisi UU bantuan luar negeri untuk dorong investasi swasta

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.