Pemerintah menilai sejarah hal penting dalam membangun karakter bangsa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan mengungkapkan bahwa sejarah merupakan hal yang penting dalam membangun karakter nasional agar mampu bersaing dan mengarah ke hal positif.

"Yang jelas sejarah itu penting, mari kita belajar sejarah tentang Indonesia, supaya pembangunan karakter nasional kita meningkat," ujar Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan saat ditemui di Tangerang, Sabtu.

Hal itu dia sampaikan menanggapi soal penulisan ulang buku sejarah yang tengah dilakukan pemerintah. Sementara soal rencana uji publik buku sejarah yang ditulis ulang, Restu mengungkapkan Kementerian Kebudayaan akan mengumumkannya jika sudah siap.

Baca juga: Tim penulis susun draf akhir buku sejarah Indonesia untuk uji publik

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia, pada Senin (26/5). Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025 dan melakukan uji publik setidaknya pada Juli.

Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa upaya pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

Forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

"Ya, tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen," kata Menbud Fadli Zon pada Mei lalu.

Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan dalam rapat dengar pendapat itu juga sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar obyektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.

Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia sudah disetujui dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.