Luncurkan PKS, Kemendikdasmen akselerasi pemenuhan kepala sekolah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengakselerasi pemenuhan kebutuhan akan formasi kepala sekolah dengan meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) untuk meningkatkan kualifikasi para guru sebagai calon kepala sekolah.

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya menyusun PKS sebagai program terobosan guna meningkatkan pengelolaan ekosistem sekolah melalui peran kepala sekolah.

“Kami menyusun berbagai terobosan sebagai bentuk ikhtiar dalam mengelola ekosistem sekolah, salah satunya melalui Program Kepemimpinan Sekolah. Hal ini dikarenakan kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang,” kata Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk dalam kegiatan bertajuk Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Senin.

Terkait banyaknya kebutuhan akan formasi kepala sekolah tersebut, ia menjabarkan sejauh ini sebanyak 13.163 sekolah tidak memiliki kepala sekolah, sementara 26.909 sekolah belum memiliki kepala sekolah secara definitif sehingga hanya memiliki guru yang menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) kepala sekolah.

Jumlah itu, kata dia, ditambah dengan jumlah kepala sekolah yang akan pensiun pada tahun ini sebanyak 10.899.

Adapun provinsi yang membutuhkan formasi kepala sekolah terbanyak ialah Provinsi Jawa Barat karena sebanyak 7.490 sekolah masih belum memiliki kepala sekolah.

“Jadi ini bukan untuk diapresiasi, karena ini kurang kepala sekolah. Ini angka yang cukup mengkhawatirkan menurut saya jika ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kondisi ini menegaskan urgensinya percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah melalui Program Kepemimpinan Sekolah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan PKS memastikan penugasan kepala sekolah dilakukan secara meritokrasi, akuntabel, dan kolaboratif.

Di samping itu, program itu juga menyiapkan calon kepala sekolah untuk menjadi agen transformasi pendidikan yang inklusif dan adaptif serta pemimpin dalam proses pembelajaran secara efektif.

Sebelumnya pada Rabu (4/6), Nunuk mengatakan Program Kepemimpinan Sekolah merupakan program baru yang diluncurkan sejak tahun 2025 untuk menggantikan Program Guru Penggerak (PGP).

“Dan ini yang baru, yaitu Program Kepemimpinan Sekolah yang mencabut, menggantikan dua peraturan yang ada sebelumnya, yakni terkait dengan Program Guru Penggerak (PGP) maupun penugasan guru sebagai kepala sekolah,” kata Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Jakarta pada Kamis.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya menghapus Program Guru Penggerak sejak 18 Maret 2025 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14/M/2025.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.