KemenHAM beri perhatian khusus terhadap eskalasi konflik di Maybrat

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memberikan perhatian khusus terhadap eskalasi konflik di Papua khususnya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, dengan mengutus Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta untuk turun ke Distrik Aifat Selatan.

Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta, di Sorong, Senin, menjelaskan kehadiran Pemerintah tidak hanya simbolik, tetapi sebagai bentuk kepedulian untuk merespons aspirasi masyarakat secara langsung.

“Kami hadir bukan hanya untuk melihat, tapi juga mendengar dan merespons secara konkret sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kondisi masyarakat," ujarnya.

Dia mengatakan hal Ini merupakan instruksi langsung dari Menteri HAM RI agar negara hadir nyata di tengah rakyat untuk mendengarkan aspirasi, mengetahui secara nyata terhadap situasi faktual masyarakat.

"Karena bapak Menteri HAM saat ini memberikan perhatian khusus secara umum terhadap masalah di Papua pada umumnya," katanya.

Menurut dia, dengan situasi eskalasi konflik yang makin meningkat, persoalan sosial di tengah masyarakat pun semakin dinamis, sehingga oleh Pak Menteri HAM menginstruksikan supaya Kementerian HAM harus turun langsung ke wilayah konflik.

"Kehadiran kita di sini hanya ini memastikan misi rekonsiliasi dan perdamaian itu terwujud di Kabupaten Maybrat," ujarnya.

Dia mengakui bahwa Kabupaten Maybrat ini, pada beberapa tahun lalu mengalami gejolak sosial yang berdampak hingga saat ini.

"Semoga kehadiran kami bisa ikut memberikan kontribusi sepanjang Kementerian HAM bisa lakukan. Karena bagaimana pun, persoalan yang kita hadapi terkait peristiwanya sendiri, penanganan pascakonflik, dan perencanaan ke depan tentu berurusan dengan HAM," ucapnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan pentingnya proses rekonsiliasi untuk membangun kepercayaan antar masyarakat.

“Saya mengajak seluruh warga yang memiliki kerabat atau saudara yang masih terlibat dalam konflik atau perbedaan pemahaman untuk membuka pintu rekonsiliasi. Kita bangun kembali Maybrat dengan hati yang damai,” katanya.

Dia juga berkomitmen bahwa hasil kunjungan ini akan diterjemahkan ke dalam kebijakan provinsi, termasuk penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan sosial.

Sebelumnya, tim Kementerian HAM dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Forkopimda melaksanakan kunjung ke Kabupaten Maybrat, Sabtu (21/6) untuk melihat secara dekat kondisi keamanan di wilayah itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.