counter

Menteri Yohana: jumlah anak berhadapan dengan hukum meningkat

Menteri Yohana: jumlah anak berhadapan dengan hukum meningkat

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

Tentang masalah ABH ini saya sangat prihatin, maka marilah kita selamatkan generasi penerus bangsa ini, ibaratnya jangan sampai layu sebelum berkembang,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengaku prihatin dengan meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum.

"Tentang masalah ABH ini saya sangat prihatin, maka marilah kita selamatkan generasi penerus bangsa ini, ibaratnya jangan sampai layu sebelum berkembang," kata Yohana Yembise usai seminar dengan tema "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan ABH dengan Pendekatan Keadilan Restoratif menurut Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," di Jakarta, Selasa.

Menurut data ABH dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, tambah dia, dalam dua bulan terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan.

Pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak.

Pada Maret 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak.

"Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan, dapat menjadikan anak pada situasi rawan untuk menjadi korban berbagai tindak kekerasan," katanya.

Yohana menyatakan dirinya menaruh perhatian tentang masalah itu.

"Pada 21 April 2015 kemarin saya luangkan waktu sehari melihat proses Restorative Justice di Pemda Kabupaten Bogor dan Pengadilan Negeri Cibinong yang telah menerapkan penanganan ABH melalui pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif," katanya

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, perlu segera adanya payung hukum turunan UU SPPA berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden sebagai amanah UU SPPA dimaksud.

"Selain itu, komitmen pimpinan dan para penegak hukum, peran aparat penegak hukum yang ramah anak dan mempunyai persepsi yang sama untuk kepentingan terbaik anak, tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan tidak kalah penting perlunya kesadaran masyarakat dan orang tua untuk yang terbaik bagi anak," katanya.

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Menteri PPPA tekankan pentingnya keluarga dalam melindungi anak

Komentar